GMITRABERITA.NET | Komisi Kejaksaan meminta Kejaksaan Agung merespons secara serius berbagai informasi dan bukti digital yang disampaikan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, terkait dugaan keterlibatan sejumlah pihak dalam kasus korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Permintaan tersebut muncul setelah Sony menyerahkan sejumlah bukti percakapan elektronik yang diklaim memuat komunikasi dengan puluhan tokoh elite terkait pengurusan verifikasi mitra dan penentuan titik dapur MBG.
Ketua Komisi Kejaksaan, Pujiyono Suwadi, menegaskan bahwa penyidik tidak boleh mengabaikan informasi yang diberikan tersangka, terutama jika didukung oleh bukti digital yang dapat diverifikasi.
“Jaksa tidak boleh denial juga ya terhadap apa yang kemudian diberikan kesaksian oleh Pak SS (Sony Sonjaya) ini,” ujar Pujiyono, Senin (8/6/2026).
Menurutnya, seluruh informasi yang disampaikan Sony perlu diuji secara profesional dan objektif. Jika terbukti valid, bukti tersebut dapat menjadi pintu masuk untuk mengembangkan penyidikan ke pihak-pihak lain yang diduga memiliki peran dalam tata kelola program MBG.
Pujiyono menilai kasus ini tidak boleh berhenti hanya pada penetapan tersangka dari kalangan pimpinan BGN. Penyidik harus berani menelusuri kemungkinan adanya aktor lain yang memperoleh keuntungan dari distribusi proyek maupun penentuan mitra program.
Ia bahkan mengibaratkan perkara tersebut seperti “ikan busuk” yang kerusakannya tidak hanya terjadi di bagian kepala, tetapi bisa menjalar hingga ke seluruh tubuh.
“Publik sudah menganggap busuknya ini tidak hanya di kepalanya saja, tetapi sampai kemudian tubuh, bahkan diduga sampai ekornya,” katanya.
Komisi Kejaksaan juga menilai bukti percakapan yang diajukan Sony dapat menjadi alat bukti petunjuk yang penting dalam mengungkap jaringan yang lebih luas di balik dugaan penyimpangan program MBG.
Apabila seluruh informasi tersebut terbukti akurat dan dapat dikonfirmasi melalui proses penyidikan, Sony berpotensi menjadi saksi kunci dalam persidangan. Status Justice Collaborator yang diajukan juga dapat menjadi pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam mengungkap aktor-aktor lain yang diduga terlibat.
Desakan Komisi Kejaksaan ini menambah tekanan kepada penyidik Kejaksaan Agung untuk mengusut perkara secara menyeluruh. Publik kini menunggu apakah bukti-bukti digital yang diserahkan Sony akan membuka babak baru dalam pengungkapan dugaan korupsi program unggulan pemerintah tersebut.
Editor: Redaksi
