MITRABERITA.NET | Juru Bicara Aksi Mahasiswa Aceh, Khalilullah, menyatakan sikap kritis atas kedatangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, ke Banda Aceh dalam rangkaian pelantikan pengurus DPD I Partai Golkar Aceh pada 10–12 Juli 2026.
“Kami tidak sedang mempersoalkan agenda partainya. Yang kami persoalkan adalah, selama menjabat Menteri ESDM, Bahlil belum pernah memberi jawaban terbuka kepada Aceh soal sejumlah keputusan strategis yang langsung menyangkut hajat hidup rakyat di sini,” kata Khalilullah, Sabtu (11/7/2026).
Ia merujuk pada penandatanganan Plan of Development (PoD) I Lapangan Tangkulo di Blok Andaman, yang dilakukan Kementerian ESDM pada Maret 2026 tanpa notifikasi resmi kepada Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) maupun Pemerintah Aceh.
Khalilullah juga menyoroti skema bagi hasil gross split yang berlaku, di mana dari porsi bagian negara sebesar 4 persen untuk migas konvensional dan pengaturan serupa untuk skema lain, bagian efektif yang diterima Aceh diperkirakan hanya berkisar 1,2 persen, angka yang menurutnya jauh dari semangat keadilan dalam UUPA maupun MoU Helsinki.
“Belum lama ini juga diteken Gas Sales Agreement antara Mubadala Energy dan PLN untuk pasokan 160 MMSCFD dari Blok Andaman. Tapi sampai hari ini publik Aceh tidak pernah mendapat penjelasan resmi soal skema pengolahan gas ini, apakah akan diproses di darat melalui KEK Arun sesuai usulan Pemerintah Aceh, atau tetap mengikuti skema FPSO yang sudah disetujui Mubadala. Ini keputusan yang menentukan berapa banyak nilai tambah yang akan dinikmati Aceh, dan Menteri ESDM belum pernah bicara langsung ke publik Aceh soal ini,” ungkapnya.
Khalilullah menambahkan bahwa persoalan kewenangan BPMA di luar batas 12 mil laut juga belum mendapat kepastian dari Kementerian ESDM, padahal hal ini menyangkut sejauh mana Aceh punya kendali atas pengelolaan migas di wilayahnya sendiri sesuai UUPA.
Ia juga menyinggung dinamika di Beutong Ateuh Banggalang, Nagan Raya, terkait izin usaha pertambangan yang menuai penolakan warga setempat karena dinilai mengancam kawasan yang secara turun-temurun dijaga masyarakat adat setempat. Menurutnya, kegelisahan warga soal tumpang tindih izin tambang di kawasan itu belum pernah direspons memadai oleh pemerintah pusat.
“Kami tidak menolak kedatangan siapa pun ke Aceh. Yang kami minta adalah keberanian Menteri ESDM untuk membuka ruang audiensi resmi dengan mahasiswa dan masyarakat sipil Aceh selama berada di Banda Aceh, untuk menjelaskan langsung soal Andaman, soal BPMA, dan soal tambang di Nagan Raya. Kalau itu tidak dilakukan, maka kunjungan ini hanya akan tercatat sebagai seremoni partai, bukan tanggung jawab seorang menteri kepada rakyat yang wilayahnya dikelola sumber dayanya,” kata Khalilullah.
Ia menegaskan, aksi mahasiswa akan terus mengawal isu ini hingga ada kejelasan resmi dari Kementerian ESDM, dan menyatakan kesiapan pihaknya untuk memfasilitasi pertemuan terbuka dengan menteri jika ada itikad baik dari pihak kementerian maupun panitia pelantikan.(*)
