MITRABERITA.NET | Di tengah keluhan masyarakat akibat pemadaman listrik yang terus berulang, Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Daniel Abdul Wahab, mengambil langkah konkret dengan membawa langsung aspirasi warga ke pemerintah pusat.
Ia menyurati Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia agar Kota Banda Aceh mendapatkan perhatian khusus dalam penguatan sistem kelistrikan.
Langkah tersebut dilakukan Daniel sebagai bentuk perjuangan agar ibu kota Provinsi Aceh memiliki sistem pasokan listrik yang lebih mandiri, tangguh, dan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada sistem interkoneksi regional yang kerap memicu pemadaman massal.
Surat itu diserahkan langsung oleh Daniel yang didampingi Ketua Fraksi NasDem DPRK Banda Aceh, Abdul Rafur, kepada Anggota Pemangku Kepentingan Bidang Industri Dewan Energi Nasional (DEN), Dr. Ir. Sripeni Inten Cahyani, MM, IPM, ASEAN Eng, di Kantor Dewan Energi Nasional (DEN), Jakarta, pada Selasa (7/7/2026).
Menurut Daniel, pemadaman listrik yang berulang bukan lagi sekadar persoalan kenyamanan masyarakat, tetapi telah mengganggu roda pemerintahan, pelayanan publik, rumah sakit, dunia pendidikan, hingga aktivitas pelaku usaha di Banda Aceh.
Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem kelistrikan Banda Aceh masih sangat rentan karena bergantung pada jaringan interkoneksi regional Aceh. Akibatnya, gangguan yang terjadi di wilayah lain dapat menyebabkan ibu kota provinsi ikut mengalami pemadaman total.
“Kita meminta kepada Kementerian ESDM agar ke depan jangan sampai ketika terjadi gangguan kelistrikan di wilayah lain yang jauh dari Banda Aceh, justru Banda Aceh ikut mengalami pemadaman total. Kondisi itu sangat merugikan,” kata Daniel, Kamis (9/7/2026).
Menurutnya, Banda Aceh memiliki posisi strategis sebagai pusat pemerintahan Provinsi Aceh. Selain itu, kota ini juga menjadi pusat pelayanan kesehatan rujukan, pendidikan, perdagangan, serta berbagai aktivitas ekonomi yang membutuhkan pasokan listrik yang stabil.
Karena itu, Daniel mengusulkan agar Kementerian ESDM menetapkan Banda Aceh sebagai zona kelistrikan prioritas dengan standar keandalan yang lebih tinggi dibanding daerah lainnya.
Tak hanya itu, ia juga mendorong PT PLN (Persero) untuk menerapkan islanding system di Banda Aceh. Sistem tersebut memungkinkan pasokan listrik tetap berjalan secara mandiri apabila terjadi gangguan pada jaringan interkoneksi regional.
Selain memperjuangkan sistem proteksi kelistrikan, Daniel juga mengusulkan pembangunan pembangkit listrik siaga permanen di Banda Aceh. Keberadaan pembangkit cadangan dinilai penting untuk menjaga pelayanan pemerintahan dan fasilitas vital tetap beroperasi saat terjadi gangguan.
Dalam surat yang disampaikan kepada Kementerian ESDM, Daniel juga meminta dilakukan audit teknis secara menyeluruh terhadap sistem kelistrikan Banda Aceh, mulai dari kapasitas beban, keandalan jaringan hingga sistem proteksi. Audit tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan penguatan sistem kelistrikan secara berkelanjutan.
Menurut Politisi NasDem itu, perjuangan tersebut bukan semata-mata untuk menjawab persoalan pemadaman listrik yang dirasakan masyarakat saat ini, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang bagi masa depan Banda Aceh.
Ia menilai, keandalan pasokan listrik merupakan salah satu faktor utama yang dipertimbangkan investor sebelum memilih menanamkan modal. Jika persoalan listrik dapat diatasi, iklim investasi akan semakin baik, sehingga mampu membuka lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh.
“Pemadaman listrik berulang yang terjadi belakangan ini telah menimbulkan berbagai kerugian bagi masyarakat, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, pemerintahan, hingga aktivitas ekonomi,” ujarnya.
Daniel optimistis, dengan dukungan Kementerian ESDM, penguatan sistem kelistrikan di Banda Aceh dapat diwujudkan secara bertahap, sehingga kota ini memiliki ketahanan energi yang lebih baik.
Langkah Daniel mendapat respons positif dari Dewan Energi Nasional. Anggota DEN, Dr. Sripeni Inten Cahyani, menyatakan pihaknya menyambut baik aspirasi yang disampaikan DPRK Banda Aceh.
“Surat ini akan kami sampaikan kepada Menteri ESDM dan kepada para pemangku kepentingan lainnya,” kata Sripeni.
Sebagai tindak lanjut, DEN berencana melakukan kunjungan kerja ke Aceh dalam waktu dekat untuk meninjau langsung kondisi sistem kelistrikan di Banda Aceh, menghimpun data teknis, serta berdialog dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan sebelum menyusun rekomendasi kebijakan kepada pemerintah pusat.
Sementara itu, Ketua Fraksi NasDem DPRK Banda Aceh, Abdul Rafur, yang ikut mendampingi dalam kesempatan itu juga menegaskan bahwa sudah saatnya Banda Aceh memiliki kemandirian sistem kelistrikan.
Menurutnya, sebagai kota yang terus berkembang dan menjadi pusat aktivitas di Aceh, Banda Aceh membutuhkan pasokan listrik yang stabil dan andal agar pembangunan, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan tanpa terganggu.
Upaya yang dilakukan Daniel Abdul Wahab dan Abdul Rafur tersebut menjadi salah satu bentuk perjuangan wakil rakyat Banda Aceh untuk membawa persoalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat Banda Aceh ke tingkat pemerintah pusat.
“Harapannya, penguatan sistem kelistrikan tidak hanya menghentikan pemadaman berulang, tetapi juga menjadi fondasi bagi kemajuan dan daya saing Banda Aceh di masa mendatang,” tutupnya.
Editor: Redaksi
