MITRABERITA.NET | Ketua Umum Laskar Panglima Nanggroe, Sulaiman Manaf atau yang akrab disapa Manyak, mendesak Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf (Mualem) mencopot Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Nasri Jalal karena dinilai menunjukkan lemahnya pengawasan dan tata kelola sektor migas di Aceh.
Menurut Manyak, kinerja BPMA dalam beberapa tahun terakhir patut menjadi perhatian serius karena berpengaruh langsung terhadap produksi migas dan penerimaan daerah dari sektor energi.
“Kami menilai sudah saatnya dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan BPMA. Banyak persoalan strategis yang terjadi dan berdampak pada menurunnya potensi pendapatan Aceh dari sektor migas,” kata Sulaiman Manaf dalam keterangannya, yang diterima melda ini pada Rabu (10/6/2026).
Salah satu poin yang disoroti adalah terus menurunnya produksi migas Aceh yang disebut akibat fenomena natural declining atau penurunan alami pada sumur-sumur tua, khususnya di wilayah Blok B.
Menurutnya, kondisi tersebut diperparah oleh lambatnya pelaksanaan berbagai program teknis yang seharusnya dapat mempertahankan produksi, seperti kegiatan workover dan well service.
Ia menilai rotasi jabatan yang cukup masif di lingkungan BPMA diduga turut mempengaruhi proses persetujuan sejumlah program kerja penting yang diajukan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).
Selain itu, Manyak juga menyoroti minimnya dorongan BPMA terhadap penerapan teknologi peningkatan produksi seperti Enhanced Oil Recovery (EOR) yang dinilai dapat membantu mengurangi laju penurunan produksi migas di Aceh.
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah insiden kebakaran tangki kondensat di kawasan Kilang Arun, Aceh Utara.
Menurut Manyak, kejadian tersebut tidak hanya menimbulkan kerusakan fasilitas, tetapi juga berdampak langsung terhadap aktivitas produksi dan distribusi migas.
Ia menyebut penghentian sementara penerimaan kondensat pascakebakaran menyebabkan sejumlah operator harus membatasi produksi untuk menghindari penumpukan pada fasilitas penyimpanan yang masih beroperasi.
“Kondisi ini tentu berdampak pada penurunan lifting migas yang pada akhirnya berpengaruh terhadap penerimaan daerah,” ujarnya.
Manyak juga mempertanyakan efektivitas sistem audit keselamatan dan lingkungan yang menjadi salah satu fungsi pengawasan BPMA terhadap fasilitas-fasilitas strategis sektor migas di Aceh.
Selain kebakaran tangki, Manyak turut menyoroti kasus kebocoran pipa gas yang beberapa kali terjadi di Aceh Utara.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa semata-mata dianggap sebagai gangguan teknis, melainkan juga mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap kondisi infrastruktur migas yang sebagian besar telah berusia tua.
Ia menilai lambatnya penanganan kebocoran berdampak pada terganggunya pasokan gas ke sejumlah industri, termasuk Pupuk Iskandar Muda, yang selama ini menjadi salah satu konsumen utama gas di Aceh.
“Ketika pasokan terganggu, dampaknya tidak hanya dirasakan industri, tetapi juga berpotensi mengurangi pendapatan daerah dari sektor migas,” katanya.
Aceh Kehilangan Potensi Pendapatan
Manyak menegaskan, berbagai persoalan tersebut telah menyebabkan Lost Production Opportunity (LPO) atau hilangnya peluang produksi migas yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan negara maupun Dana Bagi Hasil (DBH) bagi Aceh.
Menurutnya, kerugian yang timbul akibat penurunan produksi, kebakaran fasilitas, hingga kebocoran pipa harus menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah Aceh.
Karena itu, Manyak berharap Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengambil langkah tegas terhadap manajemen BPMA guna memastikan pengelolaan sektor migas berjalan lebih profesional, transparan, dan mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Aceh.
“Kami berharap ada evaluasi menyeluruh agar sektor migas Aceh kembali dikelola secara optimal dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan daerah,” pungkasnya.
Belum ada pernyataan resmi dari BPMA terkait desakan yang disampaikan oleh Ketua Umum Laskar Panglima Nanggroe yang mendesak agar Gubernur Aceh segera mengevaluasi bahkan mencopot Nasri Jalal dari jabatan Kepala BPMA.
Editor: Redaksi
