MITRABERITA.NET | Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan tetap mengutamakan penggunaan bahan pangan lokal meski membuka ruang kerja sama dengan Perum Bulog dalam penyediaan beras premium.
Kepala BGN, Sudaryono, menegaskan keterlibatan Bulog tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran petani maupun pemasok lokal. Sebaliknya, Bulog akan difungsikan sebagai penyangga (buffer) ketika pasokan beras di suatu daerah tidak mencukupi atau terjadi lonjakan harga akibat meningkatnya kebutuhan.
Menurut Sudaryono yang akrab disapa Mas Dar, kebijakan tersebut merupakan bagian dari komitmen BGN untuk memastikan Program MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian di daerah.
“Usulan dari Bulog kami pandang positif. Namun yang ingin kami tegaskan, Program MBG tetap memprioritaskan penggunaan bahan pangan dari daerah setempat. Kami ingin petani lokal, pedagang lokal, dan UMKM ikut merasakan manfaat dari perputaran ekonomi yang dihasilkan program ini,” ujarnya saat konferensi pers di Kantor Badan Gizi Nasional, pada Jumat (31/7/2026).
Sudaryono menjelaskan, bahan pangan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan tetap dipasok dari daerah sekitar.
Dengan begitu, keberadaan Program MBG diharapkan mampu menghadirkan efek berganda bagi perekonomian lokal melalui pemberdayaan petani, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta rantai pasok pangan di setiap daerah.
Sementara itu, usulan Bulog yang diterima BGN bukan berkaitan dengan beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan), melainkan penyediaan beras premium yang dapat dimanfaatkan sebagai cadangan ketika pasokan lokal mengalami keterbatasan.
Pria yang akrab disapa Mas Dar itu juga menilai Bulog memiliki peran strategis sebagai lembaga negara dalam menjaga stabilitas harga dan menjamin ketersediaan stok pangan nasional.
“Bulog memiliki fungsi sebagai stabilisator harga dan penjaga stok pangan. Karena itu kami ingin menempatkan Bulog sebagai buffer. Ketika pasokan beras lokal belum mencukupi atau ada potensi kenaikan harga akibat meningkatnya kebutuhan, Bulog dapat menjadi penyangga sehingga masyarakat tetap memperoleh harga yang wajar dan stok pangan tetap tersedia,” jelasnya.
Ia menambahkan, skema tersebut juga dirancang untuk mengantisipasi dampak peningkatan kebutuhan bahan pangan akibat pelaksanaan Program MBG. BGN ingin memastikan keberadaan dapur MBG tidak justru memicu kelangkaan pasokan atau kenaikan harga di tingkat daerah.
“Jangan sampai keberadaan dapur MBG justru memicu gejolak harga di suatu wilayah karena menyerap pasokan yang terbatas. Karena itu kami memprioritaskan bahan pangan lokal terlebih dahulu. Jika memang terjadi kekurangan, baru Bulog hadir sebagai penyangga agar harga tetap stabil dan pasokan tetap aman,” tutupnya.
Editor: Redaksi
