MITRABERITA.NET | Wacana melibatkan kantin sekolah sebagai bagian dari dapur pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai perlu dipertimbangkan kembali.
Pelibatan kantin sekolah sebagai dapur produksi dikhawatirkan justru menimbulkan persoalan baru dalam aspek standar keamanan pangan, pengawasan, hingga pembagian tanggung jawab di lapangan.
Hal tersebut disampaikan PIC SPPG Yayasan Usaha Mitra Sejati, Normadiah. Menurutnya, pelaksanaan MBG membutuhkan sistem kerja yang terukur dan standar operasional yang seragam.
Perubahan pola produksi makanan tidak semestinya dilakukan hanya berdasarkan pertimbangan kemudahan atau kedekatan lokasi dengan penerima manfaat.
“Dapur MBG bukan sekadar tempat memasak makanan. Di dalamnya terdapat rangkaian proses yang saling berkaitan,” ujar Normadiah, Jumat (11/9/2026).
Ia menjelaskan, rangkaian proses tersebut dimulai dari perencanaan menu, pengadaan dan penerimaan bahan baku, penyimpanan, proses produksi, pengemasan, pengendalian kebersihan, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.
Selain menyoroti masalah teknis operasional dapur produksi, Normadiah juga menegaskan bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan MBG tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun pengelola SPPG, melainkan juga harus melibatkan masyarakat melalui kritik dan saran yang konstruktif.
Ia menyebut Yayasan Usaha Mitra Sejati SPPG Tanjong Ara 3 Tanah Jambo Aye, Aceh Utara, sangat terbuka terhadap masukan publik.
“Kalau memang terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya, mari kita benahi bersama. Kritik dan saran juga terbuka lebar. Masyarakat bisa terlibat dalam kontrol sosial terhadap pelaksanaan MBG,” katanya.
Keterlibatan masyarakat dinilai penting untuk memastikan program MBG berjalan sesuai tujuan awal, yakni memberikan makanan bergizi secara aman, layak, dan tepat sasaran.
Itu sebabnya, ia mendesak agar wacana pengelolaan MBG melalui kantin sekolah dikaji secara menyeluruh sebelum diterapkan. Kebijakan yang masih membutuhkan banyak pertimbangan jangan sampai diambil terlalu cepat atau premature, sementara sistem SPPG yang ada masih bisa dioptimalkan.
“Yang perlu kita dorong adalah bagaimana kualitas MBG semakin baik. Kalau ada kekurangan, kita perbaiki bersama. Pengawasan diperkuat, transparansi dibuka, dan masyarakat dilibatkan,” tutup Normadiah.
Editor: Redaksi
