MITRABERITA.NET | Ikatan Pesantren Indonesia (IPI) Wilayah Aceh menilai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah tepat dikelola melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Karena itu, penguatan kapasitas dan evaluasi SPPG dinilai lebih penting daripada membuka pola baru yang berpotensi menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan program.
Ketua IPI Wilayah Aceh, Tgk Sayid Abdullah, mengatakan berbagai kekurangan yang masih ditemukan dalam penyaluran MBG harus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem secara berkelanjutan.
Menurutnya, SPPG memiliki posisi penting karena dirancang untuk mengelola penyediaan makanan dalam jumlah besar dengan standar pengolahan dan pemenuhan gizi yang harus diperhatikan.
Jika masih terdapat dapur SPPG yang belum maksimal, persoalan tersebut seharusnya dibenahi, bukan menjadi alasan untuk mengalihkan fungsi tersebut kepada pihak lain.
“Peran SPPG harus terus ditingkatkan agar pelaksanaan program MBG lebih maksimal ke depan. Kekurangan selama ini perlu terus dievaluasi dan diperbaiki,” kata Tgk Sayid Abdullah, Kamis (10/9/2026).
Ia juga menilai wacana menjadikan kantin sekolah sebagai bagian dari penyaluran MBG perlu dikaji secara matang. Sebab, kantin pada dasarnya memiliki fungsi berbeda dan belum tentu memiliki kapasitas untuk memproduksi makanan dalam jumlah besar sesuai kebutuhan siswa.
“Kalau kantin harus menyiapkan banyak porsi makanan, kita khawatir justru tidak mampu. Apalagi jumlah siswa yang harus dilayani bisa sangat banyak,” ujarnya.
Menurut Tgk Sayid Abdullah, persoalan kapasitas, tenaga pengolah, peralatan, kebersihan, pemenuhan standar gizi hingga distribusi menjadi hal yang harus dipastikan apabila kantin sekolah diberi tanggung jawab menyediakan makanan MBG.
Karena itu, ia menilai penguatan SPPG merupakan pilihan yang lebih tepat. Berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan MBG dapat dijadikan sebagai bahan untuk memperbaiki kelemahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada siswa.
“MBG sudah tepat diurus oleh SPPG. Kalau ada kekurangan, tinggal dievaluasi dan diperbaiki. Jangan sampai karena ada masalah kemudian dibuat pola baru yang justru berpotensi menimbulkan masalah baru,” katanya.
Ia menambahkan, momentum pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG.
Menurutnya, Kepala BGN perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki berbagai kekurangan yang masih terjadi sehingga program tersebut semakin baik dan mampu mencapai tujuan utamanya.
“Kalau dapur SPPG belum maksimal bisa terus diperbaiki dan dimaksimalkan. Apalagi saat ini sudah ganti pimpinan, layak diberikan kesempatan kepada Kepala BGN untuk terus memperbaiki,” ujarnya.
Di sisi lain, IPI Aceh mendorong pesantren yang memiliki pengalaman mengelola dapur dalam jumlah besar agar turut dilibatkan dalam pengembangan SPPG. Banyak pesantren di Aceh dinilai telah memiliki pengalaman panjang menyediakan makanan bagi ratusan hingga ribuan santri setiap hari.
Tgk Sayid Abdullah mengatakan pengalaman tersebut dapat menjadi modal penting apabila pesantren diberikan kesempatan membuka dapur SPPG baru maupun mengaktifkan fasilitas yang telah tersedia.
“Pesantren yang sudah bertahun-tahun dan bahkan puluhan tahun membuka dapur umum untuk santri, sekiranya juga dapat dilibatkan dalam membuka dapur baru atau mengaktifkan yang sudah ada, karena sudah berpengalaman menyajikan makanan kepada ratusan bahkan ribuan santri,” jelasnya.
Ia berharap pemerintah lebih fokus memperkuat sistem yang sudah ada dengan meningkatkan kapasitas SPPG, memperketat pengawasan serta melakukan evaluasi terhadap setiap persoalan yang muncul di lapangan.
Dengan demikian, MBG dapat terus berjalan secara optimal tanpa menambah beban sekolah, sementara siswa tetap mendapatkan makanan bergizi, aman dan sesuai standar yang ditetapkan.[]
