MITRABERITA.NET | Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan komitmennya menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara sekaligus memastikan APBN tetap menjadi mesin pendukung program prioritas pemerintah.
Penegasan itu disampaikan Suahasil seusai dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih untuk melanjutkan sisa masa jabatan periode 2024–2029 di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (14/9/2026).
Suahasil mengatakan Presiden memberikan arahan khusus agar pengelolaan keuangan negara tetap sehat dan kredibel. Menurutnya, APBN sebagai instrumen utama keuangan negara harus mampu menjalankan berbagai program prioritas pemerintah tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian fiskal.
“Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara, artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut,” ungkapnya.
“Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel, APBN itu harus dapat dipercaya,” lanjut Suahasil.
Ia memastikan Kementerian Keuangan akan terus mengoptimalkan APBN sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional.
Dalam menjaga kesehatan fiskal, Suahasil menegaskan pemerintah tetap berkomitmen mempertahankan defisit APBN di bawah batas yang ditetapkan. “Defisit akan tetap di bawah 3 persen,” tegasnya.
Selain menjaga angka-angka fiskal, Suahasil menilai kepercayaan publik menjadi bagian penting dalam pengelolaan APBN. Karena itu, komunikasi pemerintah mengenai kebijakan keuangan negara harus dilakukan secara konsisten dan dapat dipercaya.
“Prioritasnya adalah menjalankan APBN yang kredibel. Jadi saya akan terus menjalankan APBN yang dapat dipercaya, komunikasi publik yang dapat dipercaya, dan juga akan memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh APBN adalah mendukung program prioritas pemerintah,” ujarnya.
Terkait efisiensi anggaran, Suahasil menekankan bahwa efisiensi tidak boleh dimaknai sebatas memangkas belanja pemerintah. Yang lebih penting, setiap rupiah yang dibelanjakan harus mampu menghasilkan keluaran maksimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Efisiensi itu bukan hanya sekadar potong belanja. Efisiensi itu adalah menggunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat,” tutur Suahasil.
Untuk memastikan kesinambungan pengelolaan fiskal, Suahasil juga menyatakan proses transisi di Kementerian Keuangan akan dikoordinasikan dengan baik. Langkah tersebut diperlukan agar pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan program pemerintah tetap berjalan tanpa gangguan.
Editor: Redaksi
