MITRABERITA.NET | Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan tidak akan memberi ruang bagi kelalaian dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). BGN menyiapkan sanksi tegas hingga pemecatan tidak dengan hormat bagi pihak yang terbukti bertanggung jawab.
Hal itu disampaikan Sudaryono menyusul insiden keamanan pangan yang terjadi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Penegasan itu disampaikan Sudaryono saat mengunjungi salah satu siswa yang menjadi korban insiden keamanan pangan MBG dan tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Haji Medan, pada Ahad (16/8/2026) lalu.
Sudaryono mengatakan sanksi terhadap pihak yang terbukti lalai tidak berhenti pada pencopotan dari jabatan. Ia memastikan pelanggaran serius yang berkaitan dengan keamanan pangan akan ditindak dengan langkah yang lebih tegas.
Khusus Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berstatus aparatur sipil negara (ASN), Sudaryono mengatakan pihaknya dapat mengusulkan pemecatan tidak dengan hormat melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Sanksinya yang pertama, dapurnya disuspend berat. Kemudian Kepala SPPG-nya, sanksi yang bisa saya berikan bukan hanya dicopot, tapi saya ajukan pemecatan dengan tidak hormat melalui Badan Kepegawaian Negara, status ASN-nya. Karena ini sudah menyangkut (nyawa),” tegasnya.
Selain sanksi administratif, BGN juga membuka kemungkinan menyerahkan hasil investigasi kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan dugaan kelalaian atau pelanggaran yang memerlukan proses hukum.
Menurut Sudaryono, persoalan keamanan pangan dalam program MBG tidak dapat dipandang sebatas persoalan teknis maupun operasional dapur. Setiap makanan yang diberikan kepada penerima manfaat menyangkut keselamatan manusia sehingga seluruh tahapan harus dijalankan dengan standar yang ketat.
Karena itu, seluruh kepala dapur, petugas, chef, dan pihak yang terlibat dalam penyediaan makanan MBG diminta memastikan setiap prosedur operasional standar (SOP) dijalankan secara konsisten.
Sudaryono juga menyampaikan peringatan keras kepada para petugas yang merasa tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya. Menurutnya, mengundurkan diri jauh lebih baik daripada mengambil risiko yang dapat membahayakan penerima manfaat.
“Ini juga peringatan bagi yang lain, harus ekstra hati-hati dan kerja dengan sebaik-baiknya. Kalau enggak bisa, kau mundur. Ya. Kalau merasa enggak mampu, mundur. Jangan nyawa orang jadi permainan,” katanya.
“Kalau enggak mampu jadi kepala dapur, kalau enggak mampu jadi chef, kalau enggak mampu jadi jadi petugas di situ, kau mundur aja. Karena nyawa seseorang enggak bisa dipertaruhkan,”sambungnya.
Penegasan tersebut menjadi sinyal bahwa BGN akan memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan MBG, khususnya pada aspek keamanan pangan. Evaluasi terhadap pelaksanaan program juga menjadi penting agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
BGN menempatkan keselamatan penerima manfaat sebagai prioritas utama. Program MBG yang menyasar pemenuhan gizi masyarakat harus berjalan seiring dengan penerapan standar keamanan pangan yang ketat dan tanggung jawab seluruh pihak yang terlibat. []
Editor: Redaksi
