MITRABERITA.NET | Keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dinilai menjadi bagian penting yang tidak seharusnya dilemahkan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wacana pengelolaan MBG melalui kantin sekolah justru dinilai perlu dikaji kembali karena berpotensi akan mengubah sistem yang selama ini telah dibangun.
Mitra Dapur SPPG di Tiro, Pidie, Akbal Maulina, mengatakan SPPG dibentuk dengan tujuan khusus untuk mendukung pelaksanaan MBG, termasuk dalam penyediaan dan pendistribusian makanan bergizi bagi penerima manfaat.
Menurutnya, keberadaan SPPG bukan sesuatu yang baru dimulai dari nol. Sejumlah dapur SPPG telah memiliki pengalaman, tenaga kerja, serta pola kerja yang terus dikembangkan sesuai kebutuhan program.
“SPPG ini sudah dibentuk dan sudah berjalan. Tentunya ada pengalaman yang sudah dimiliki dalam melaksanakan program ini,” ujar Akbal.
Ia menilai apabila selama pelaksanaan masih ditemukan kekurangan, hal tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi bersama. Perbaikan sistem, peningkatan pengawasan dan pembenahan pelayanan dinilai lebih tepat daripada mengganti pengelolaan MBG kepada pihak lain.
“Dalam menjalankan program sebesar ini tentu ada kekurangan. Tetapi kekurangan itu yang harus kita perbaiki dan evaluasi bersama supaya pelaksanaannya semakin baik,” katanya.
Akbal juga menilai SPPG telah memiliki sumber daya yang dapat mendukung pelaksanaan MBG secara lebih terarah. Mulai dari tenaga pengelola hingga pekerja yang terlibat dalam proses penyediaan makanan telah terbentuk dalam ekosistem program tersebut.
Karena itu, menurut dia, penguatan kapasitas SPPG menjadi langkah yang lebih realistis. Jika ada persoalan dalam pelaksanaan, pemerintah bersama pengelola dapat mencari titik kelemahan untuk kemudian diperbaiki secara bertahap.
“Yang perlu dilakukan adalah bagaimana SPPG diperkuat. Kalau ada yang kurang, diperbaiki. Kalau ada yang belum maksimal, ditingkatkan,” ujarnya.
Akbal berpandangan bahwa wacana pengalihan pengelolaan MBG ke kantin sekolah juga perlu mempertimbangkan kemampuan masing-masing sekolah.
Tidak semua kantin memiliki kapasitas, tenaga, sarana dan sistem pengelolaan yang sama untuk memenuhi kebutuhan program dalam jumlah besar sekaligus menjaga standar gizi dan keamanan pangan.
Menurutnya, jangan sampai perubahan pola pengelolaan justru menimbulkan persoalan baru dan mengganggu tujuan utama MBG. Program tersebut harus tetap berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak sebagai penerima manfaat.
Ia berharap evaluasi terhadap MBG dilakukan secara objektif dengan melihat persoalan yang terjadi sekaligus berbagai manfaat yang telah dirasakan sejak program berjalan.
“Jangan karena ada kekurangan kemudian seluruh sistem dianggap tidak berjalan. Kekurangannya kita perbaiki, sistemnya kita kuatkan,” katanya.
Akbal menegaskan, keberlanjutan MBG membutuhkan kerja sama semua pihak. SPPG, pemerintah, sekolah dan seluruh unsur yang terlibat harus sama-sama memastikan program tersebut semakin berkualitas.
Ia berharap pembenahan yang dilakukan secara berkelanjutan dapat membuat MBG semakin efektif dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia dan mendukung terwujudnya generasi yang sehat dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.[]
