MITRABERITA.NET | Sejumlah relawan, mitra, dan simpatisan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berencana menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Rabu (8/7/2026).
Mereka mengklaim sedikitnya satu juta peserta dari berbagai daerah akan ambil bagian dalam aksi yang bertujuan menyuarakan dukungan terhadap keberlanjutan program MBG yang merupakan salah satu program strategis nasional.
Aksi tersebut digagas oleh Presidium Relawan, Mitra, dan Simpatisan Dukung Keberlanjutan MBG. Koordinator Presidium, Ahmad Yazdi, mengatakan mobilisasi massa dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap program yang dinilai memiliki dampak besar bagi pemenuhan gizi masyarakat sekaligus pemberdayaan ekonomi.
Menurut Yazdi, peserta aksi berasal dari berbagai unsur yang selama ini terlibat dalam pelaksanaan program, mulai dari pekerja dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mitra pelaksana, pemasok bahan pangan, relawan, petani, hingga orang tua penerima manfaat.
“Massa tidak hanya berasal dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, tetapi juga dari Lampung, Sumatera Selatan, Aceh, Kalimantan, dan Sulawesi,” ujar Yazdi dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Seperti dilansir Republika.co.id, ia menyebut aksi itu sebagai bentuk aspirasi masyarakat yang ingin memastikan Program MBG tetap berjalan di tengah berbagai polemik yang belakangan muncul.
Menurutnya, program itu telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi banyak pihak.
Dalam aksi nanti, presidium akan menyampaikan empat tuntutan kepada pemerintah. Pertama, mendukung keberlanjutan Program MBG sebagai program strategis nasional dalam mewujudkan Generasi Emas 2045 sekaligus memperkuat pemerataan ekonomi rakyat.
Kedua, mereka mendesak pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) segera memfasilitasi forum diskusi atau focus group discussion (FGD) yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk mitra, pemasok, dan relawan.
Mereka menilai berbagai pihak yang selama ini menjalankan program belum dilibatkan dalam proses evaluasi dan perbaikan tata kelola. Tuntutan ketiga adalah percepatan operasional dapur SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menurut mereka, hingga kini pelaksanaan MBG di sejumlah daerah 3T belum berjalan optimal sehingga tujuan pemerataan layanan gizi nasional belum sepenuhnya tercapai.
Selain itu, mereka juga meminta DPR segera menyusun undang-undang yang secara khusus mengatur Program MBG. Keberadaan regulasi tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin keberlangsungan program bagi seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem MBG.
Dalam kesempatan itu, Yazdi juga menanggapi isu mengenai dugaan penggunaan massa bayaran dalam aksi tersebut. Ia menegaskan, relawan yang datang dari berbagai daerah memang perlu difasilitasi biaya transportasi agar dapat menyampaikan aspirasi mereka.
Menurutnya, bantuan transportasi tidak dapat serta-merta diartikan sebagai praktik membayar massa. Ia bahkan mengimbau para mitra yang memiliki kemampuan finansial untuk membantu biaya perjalanan maupun uang saku relawan.
“Kami menyerukan kepada mitra-mitra yang bergabung dengan program MBG, bekali para relawannya dengan uang dan transport jangan sedikit. Kalau perlu Rp500 ribu satu relawan, kalau memang punya rezeki,” ujarnya.
Yazdi beralasan, sebagian besar relawan merupakan pekerja dapur MBG yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.
Dalam situasi ketika keberlanjutan pekerjaan mereka dinilai bergantung pada kelangsungan program, menurutnya akan sulit bagi mereka untuk membiayai perjalanan ke Jakarta tanpa dukungan dari mitra.
Sementara itu, Badan Gizi Nasional diketahui tengah menghentikan sementara pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis selama masa libur sekolah, yang disebut sebagai bagian dari upaya pemerintah melakukan evaluasi dan perbaikan tata kelola program sebelum kembali dijalankan secara penuh.
Editor: Redaksi
