MITRABERITA.NET | Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan penyesuaian operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama periode hari libur nasional, libur sekolah, hari keagamaan, hingga akhir pekan.
Kebijakan tersebut diproyeksikan mampu menghemat anggaran negara hingga Rp3 triliun tanpa mengurangi kualitas dan kesiapan layanan program strategis nasional tersebut.
Penyesuaian itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Periode Hari Libur dalam Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahun Anggaran 2026.
Juru Bicara sekaligus Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Arumsari, mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya optimalisasi tata kelola program, efisiensi penggunaan sumber daya, serta standardisasi pelaksanaan MBG di seluruh Indonesia.
“Surat edaran ini diterbitkan dalam rangka optimalisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya, dan standardisasi Program MBG pada SPPG,” ujar Arumsari dalam konferensi pers, Kamis (18/6/2026).
Dalam aturan tersebut, seluruh layanan distribusi MBG kepada peserta didik maupun kelompok nonpeserta didik untuk sementara tidak dilaksanakan selama periode hari libur. Kelompok nonpeserta didik yang dimaksud adalah kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Penghentian sementara layanan berlaku selama masa libur sekolah, hari libur nasional, hari besar keagamaan, hari libur khusus yang ditetapkan pemerintah daerah, serta setiap hari Sabtu dan Minggu.
Meski distribusi makanan bergizi dihentikan sementara, BGN memastikan aspek keamanan dan kesiapan operasional di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi tetap berjalan normal. Petugas keamanan tetap bertugas selama 24 jam secara bergiliran untuk menjaga aset, peralatan, dan fasilitas yang ada di setiap SPPG.
Menurut Arumsari, langkah tersebut penting agar seluruh fasilitas tetap siap digunakan kembali ketika layanan MBG kembali beroperasi setelah masa libur berakhir.
Selain itu, kebijakan penghentian operasional sementara juga berdampak pada tidak diberikannya insentif operasional kepada SPPG yang tidak beroperasi selama periode libur. Langkah ini menjadi salah satu instrumen efisiensi anggaran yang dinilai cukup signifikan.
“Dalam surat edaran ini ditegaskan bahwa dengan tidak dilaksanakannya distribusi MBG, seluruh SPPG yang tidak beroperasi tidak akan menerima insentif. Dan kalau kita melihat angka jumlah SPPG yang telah beroperasi sebanyak 27.820 unit, dikaitkan dengan insentif per hari selama 18 hari, maka kita sudah bisa melakukan efisiensi insentif SPPG sebesar 3 triliun rupiah,” jelasnya.
Program MBG sendiri merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Karena itu, meskipun dilakukan penyesuaian operasional selama masa libur, BGN menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak akan mengurangi komitmen pemerintah dalam memberikan layanan pemenuhan gizi kepada kelompok sasaran.
Melalui langkah efisiensi dan penataan operasional ini, BGN berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat terus dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Di saat yang sama, seluruh satuan pelayanan tetap dipastikan dalam kondisi siap sehingga distribusi makanan bergizi dapat kembali berjalan optimal setelah periode hari libur berakhir.
Editor: Redaksi
