MITRABERITA.NET | Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, menyatakan kesiapannya menjadi justice collaborator (JC) dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025–2026 yang saat ini tengah diusut Kejaksaan Agung.
Melalui kuasa hukumnya, Krisna Murti, Sony disebut telah menyampaikan keinginan tersebut kepada penyidik dan menuangkannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Langkah itu diambil setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka bersama mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan mantan Wakil Kepala BGN lainnya, Lodewyk Pusung.
Menurut Krisna, kliennya siap memberikan keterangan seluas-luasnya kepada penyidik terkait dugaan penyimpangan dalam tata kelola program MBG, termasuk mengungkap pihak-pihak yang disebut memiliki pengaruh besar dalam pengelolaan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Selama ini dia dipojokkan bahwa dia adalah yang menjual titik-titik dapur, dia yang menjual, dia yang mempermainkan dapur-dapur itu. Padahal menurut Pak Sony, beliau berada dalam tekanan dan ada atensi dari pihak-pihak tertentu,” kata Krisna sebagaimana dikutip dari Kompas.com, Jumat (5/6/2026).
Pernyataan tersebut memunculkan spekulasi bahwa kasus yang menyeret tiga mantan petinggi BGN itu belum sepenuhnya mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat. Kuasa hukum Sony bahkan menyebut masih terdapat sejumlah “nama besar” yang disebut mengetahui atau memiliki keterkaitan dengan tata kelola program tersebut.
Meski demikian, hingga saat ini pihak kuasa hukum belum mau mengungkap identitas pihak-pihak yang dimaksud. Krisna hanya menyatakan bahwa kliennya siap membuka informasi tersebut dalam proses hukum yang sedang berjalan.
“Beliau ditekan, bahwa otaknya bukan beliau. Bahwa jangan disangkakan yang jual dapur-dapur itu adalah beliau,” ujarnya.
Saat ditanya apakah pihak yang dimaksud berasal dari kalangan politik atau tokoh tertentu, Krisna tidak memberikan penjelasan lebih rinci. Ia hanya menyebut bahwa terdapat banyak tokoh yang akan disampaikan kliennya kepada penyidik.
Permohonan sebagai justice collaborator dinilai dapat menjadi langkah strategis bagi Sony untuk membantu aparat penegak hukum mengungkap konstruksi perkara secara lebih menyeluruh. Status JC juga kerap digunakan dalam kasus-kasus besar untuk membuka keterlibatan pihak lain yang memiliki peran lebih dominan dalam suatu tindak pidana.
Kasus yang menjerat para mantan petinggi BGN ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis, khususnya dalam penerbitan dan pengelolaan titik-titik SPPG yang diduga tidak sesuai ketentuan.
Penyidik Kejagung sebelumnya mengungkap adanya indikasi penyimpangan dalam proses penerbitan izin titik SPPG yang diduga berkaitan dengan sejumlah pihak di lingkungan BGN. Tidak tertutup kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah.
Di tengah proses hukum yang berlangsung, Sony melalui kuasa hukumnya berupaya menyampaikan sesuatu yang belum terungkap secara terbuka kepada publik di balik kasus yang menjeratnya.
Salah satu yang tersirat dalam pernyataan kuasa hukumnya bahwa ia bukan satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab dalam perkara tersebut.
Dengan mengajukan diri sebagai justice collaborator, ia berharap dapat memberikan informasi yang menurutnya mampu membuka gambaran lebih luas mengenai dugaan penyimpangan dalam program MBG.
Sementara itu, Kejaksaan Agung masih terus mendalami perkara tersebut. Sony bersama dua tersangka lainnya saat ini telah ditahan penyidik. Publik menanti apakah langkah Sony menjadi justice collaborator akan membuka babak baru dalam pengungkapan kasus MBG dan menyeret pihak-pihak lain yang selama ini belum tersentuh proses hukum.
Editor: Redaksi
