MITRABERITA.NET | Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKB PP dan PA) menggelar Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di Gedung Dekranasda Aceh Besar, Gampong Gani, Kecamatan Ingin Jaya, Rabu (8/7/2026).
Pelatihan tersebut akan berlangsung selama dua hari, Rabu-Kamis (8-9/7/2026), dan menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk meningkatkan kapasitas aparatur dalam menyusun program dan anggaran pembangunan yang lebih inklusif, adil, dan mampu menjawab kebutuhan seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin maupun kondisi sosial.
Kepala DPPKB PP dan PA Kabupaten Aceh Besar, Drs. Fadhlan, usai di sela-sela kegiatan itu mengatakan bahwa Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan pendekatan kebijakan yang mengintegrasikan perspektif gender ke dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan hingga pengalokasian anggaran pemerintah.
Menurutnya, penerapan PPRG bertujuan memastikan setiap program pemerintah mampu mengurangi kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, serta manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan secara setara.
Ia menjelaskan bahwa pendekatan ini juga akan memperhatikan setiap kebutuhan kelompok rentan, seperti kelompok lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas.
“Melalui PPRG, setiap kebijakan dan program yang disusun diharapkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh semua pihak,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten I Setdakab Aceh Besar Farhan AP yang membuka secara resmi kegiatan itu menjelaskan, implementasi PPRG memberikan berbagai manfaat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Salah satunya meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dengan memastikan belanja publik tepat sasaran dan benar-benar menyentuh kelompok yang membutuhkan,” ujarnya.
Selain itu, penerapan PPRG juga mendorong terwujudnya keadilan sosial melalui pemerataan manfaat pembangunan bagi seluruh masyarakat, sekaligus menjadi instrumen penting dalam mempercepat pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di lingkungan kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.
Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami konsep PPRG secara komprehensif dan mengimplementasikannya dalam penyusunan dokumen perencanaan maupun penganggaran di masing-masing perangkat daerah.
“Dengan demikian, pembangunan di Kabupaten Aceh Besar dapat berlangsung lebih efektif, tepat sasaran, dan berorientasi pada terciptanya kesejahteraan yang inklusif bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya.[]
