MITRABERITA.NET | Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani mengingatkan para Menteri Kabinet Merah Putih agar tidak terlalu sering membebani Presiden Prabowo Subianto dengan persoalan-persoalan teknis yang seharusnya bisa ditangani di level kementerian.
Pernyataan tersebut disampaikan Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu 25 Juni 2025, sebagai respons atas sejumlah kasus yang menurutnya tidak semestinya sampai ke meja Presiden.
“Makanya sebaiknya saya kira pembantu-pembantu Presiden memberi kajian yang lebih komprehensif, yang lebih mendalam, sehingga itu tidak menjadi beban masalah bagi Presiden,” ujar Muzani, seperti dilansir Kompas.com.
Salah satu kasus yang menjadi sorotan Muzani adalah sengketa empat pulau antara Aceh dan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) yang sempat memicu instabilitas regional.
Persoalan ini berawal dari keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 yang menyatakan bahwa Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek masuk dalam wilayah administratif Provinsi Sumatera Utara.
Alih-alih diselesaikan secara internal oleh kementerian terkait, permasalahan ini justru tidak selesai dan harus sampai ke Presiden Prabowo, yang terpaksa harus turun langsung untuk menengahi.
Hasilnya, tercapai kesepakatan bersama antara Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Sumut Bobby Nasution. Namun, bagi Muzani, ini mencerminkan lemahnya fungsi koordinasi kementerian.
“Padahal, persoalan itu bisa diselesaikan di tingkat kementerian. Apakah pulau atau masalah-masalah lain,” tegas Muzani.
“Supaya Presiden tidak dibebani dengan persoalan-persoalan yang lebih strategis, lebih komprehensif, dan lebih bermakna bagi kepentingan dan kemajuan bangsa ke depan,” kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra itu.
Pernyataan Muzani ini menjadi sinyal keras bahwa koordinasi lintas kementerian akan menjadi salah satu fokus utama dalam pemerintahan Prabowo ke depan.
Ia menekankan bahwa beban strategis Presiden seharusnya diisi dengan agenda-agenda besar kenegaraan, bukan konflik administratif yang berlarut-larut di level teknis, yanh tidak mampu diselesaikan menteri pembuat masalah.
Menurutnya, seruan ini sebagai pengingat bahwa efektivitas birokrasi akan sangat menentukan keberhasilan arah kebijakan nasional, terutama di tengah kompleksitas tantangan ekonomi dan geopolitik yang kian dinamis.
Editor: Tim Redaksi
