MITRABERITA.NET | Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada ratusan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) se-Indonesia dalam kegiatan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) yang digelar di Kompleks Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (18/4/2026).
Kegiatan yang mengusung tema penguatan peran pimpinan DPRD dalam mendukung Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045 ini diikuti oleh 503 Ketua DPRD dari seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.
Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan laporan dari Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI, Ace Hasan Syadzily, yang memaparkan pelaksanaan program KPPD tahun 2026.
“KPPD ini telah berlangsung lima hari Bapak Presiden, sejak tanggal 15 sampai dengan esok hari tanggal 19 April 2026, bertempat di Lembah Tidar Akademi Militer Magelang, tempat para pemimpin nasional ditempa dan digembleng, yang dihadiri oleh 503 Ketua DPRD,” ujarnya.
Dalam pengantarnya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya kehadiran langsung dalam forum tersebut, mengingat posisi strategis para Ketua DPRD sebagai pemimpin legislatif di daerah.
“Setelah saya mengetahui bahwa di sini adalah seluruh Ketua DPRD seluruh Indonesia, saya anggap penting dan tepat kalau saya hadir langsung,” ujar Presiden.
Dalam suasana yang hangat, Presiden tidak hanya berbicara sebagai Kepala Negara, tetapi juga sebagai sesama anak bangsa. Ia menyoroti keberagaman latar belakang peserta sebagai kekuatan pemersatu bangsa.
“Sebagai anak bangsa, hari ini saya ingin bicara dari hati ke hati, saya ingin bicara apa adanya,” tuturnya.
“Saya berpendapat sebagai anak bangsa, sebagai patriot, karena saya datang ke sini, saya jumpa saudara-saudara dengan satu praanggapan bahwa kita semua di tenda ini adalah patriot,” lanjutnya.
Presiden menegaskan bahwa kekuatan Indonesia tidak hanya terletak di pemerintah pusat, tetapi juga sangat bergantung pada kepemimpinan daerah yang solid, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Forum ini diharapkan menjadi momentum strategis dalam memperkuat sinergi antara pusat dan daerah, sekaligus mendorong peran DPRD dalam mengawal pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
Editor: Redaksi
