MITRABERITA.NET | Presiden Prabowo Subianto melontarkan kritik tajam terhadap tata kelola ekonomi nasional saat menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026).
Di hadapan para anggota parlemen, Presiden menegaskan perlunya perubahan mendasar dalam pengelolaan ekonomi Indonesia agar kekayaan negara benar-benar bermuara pada kesejahteraan rakyat.
Dalam pidatonya, Presiden menyoroti paradoks besar yang dihadapi Indonesia. Di satu sisi, Indonesia memiliki posisi geografis yang strategis, kekayaan sumber daya alam melimpah, serta bonus demografi yang besar. Namun di sisi lain, potensi tersebut dinilai belum mampu menghadirkan kemakmuran yang merata.
“Kita sesungguhnya memiliki modal yang sangat kuat untuk mewujudkan cita-cita dan harapan ini. Posisi geografis kita sangat strategis. Puluhan persen perdagangan dunia melalui perairan kita,” ujar Presiden.
Selain menyoroti potensi nasional, Presiden juga menekankan pentingnya menjaga kedaulatan negara, terutama di sektor maritim. Ia mengungkapkan masih maraknya praktik pencurian sumber daya laut oleh kapal asing di wilayah perairan Indonesia.
Menurutnya, pengawasan terhadap laut Indonesia harus diperkuat agar kekayaan negara tidak terus keluar tanpa memberikan manfaat maksimal bagi rakyat.
“Tiap malam puluhan ribu kapal berbendera asing mengambil kekayaan kita secara ilegal, secara tidak sah. Harus kita tegakkan kedaulatan kita di lautan kita sendiri,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga memaparkan kontribusi besar sektor sumber daya alam terhadap devisa negara. Indonesia, kata dia, saat ini menjadi eksportir terbesar minyak kelapa sawit dan batu bara dunia, serta telah muncul sebagai eksportir terbesar ferro alloys atau paduan besi.
Data yang disampaikan Presiden menunjukkan nilai devisa ekspor minyak kelapa sawit pada tahun 2025 mencapai 23 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp391 triliun. Sementara ekspor batu bara mencapai 30 miliar dolar Amerika Serikat atau setara Rp510 triliun.
Meski demikian, Prabowo mempertanyakan mengapa besarnya kekayaan alam tersebut belum tercermin pada kekuatan fiskal nasional. Menurutnya, rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih tertinggal dibanding sejumlah negara lain, termasuk beberapa negara tetangga.
“Kita harus introspeksi dan sadar, dan berani bertanya kenapa kita tidak bisa mengelola ekonomi kita sehingga pendapatan negara kita bisa setara dengan negara-negara seperti Filipina, Meksiko,” ujarnya.
Presiden juga menyoroti kondisi ekonomi nasional yang dinilainya tidak sejalan dengan capaian pertumbuhan ekonomi beberapa tahun terakhir. Ia mempertanyakan situasi ketika ekonomi tumbuh sekitar 35 persen dalam tujuh tahun terakhir, tetapi kelas menengah justru menyusut dan angka kemiskinan meningkat.
“Bagaimana bisa pertumbuhan 35 persen tapi kelas menengah menurun, kemiskinan meningkat,” katanya di hadapan sidang paripurna.
Presiden menilai persoalan tersebut menunjukkan adanya masalah sistemik yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Menurutnya, kebocoran ekonomi melalui praktik under-invoicing, transfer pricing, hingga penyelundupan telah menyebabkan negara kehilangan potensi pendapatan dalam jumlah besar.
Karena itu, Presiden menegaskan perlunya reformasi kelembagaan dan pembenahan tata kelola pemerintahan agar pengelolaan ekonomi dapat berjalan lebih efektif dan berpihak kepada kepentingan nasional.
“Kita harus berani mengatakan yang merah, merah, yang putih, putih. Kita harus berani mengatakan apa adanya. Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintah kita,” tegas Presiden.
Di akhir pidatonya, Prabowo turut menyoroti persoalan harga komoditas strategis Indonesia yang dinilai masih banyak ditentukan oleh pihak luar.
Ia menegaskan Indonesia harus memiliki kedaulatan penuh dalam menentukan harga komoditas andalan nasional, mulai dari kelapa sawit, nikel, emas, hingga hasil tambang lainnya.
“Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita,” pungkasnya.[]
