MITRABERITA.NET | Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, mengajak seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat menjaga persatuan serta perdamaian Aceh di tengah perbedaan pandangan dalam proses pembangunan daerah.
Ajakan itu disampaikan Fadhlullah saat mewakili Gubernur Aceh memberikan jawaban dan tanggapan terhadap pendapat Badan Anggaran DPRA dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRA di Gedung Utama DPR Aceh, pada Kamis (27/8/2026).
Fadhlullah mengatakan, perbedaan pandangan dalam setiap pembahasan merupakan bagian dari proses demokrasi dan upaya bersama membangun Aceh. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh menggeser tujuan utama, yakni menghadirkan keamanan, perdamaian, kemajuan, dan kesejahteraan bagi masyarakat.
“Setiap pembahasan dan perbedaan pandangan adalah bagian dari proses dalam membangun Aceh. Namun, ada satu hal yang harus kita jaga bersama: persatuan dan perdamaian Aceh,” ujarnya.
Ia juga menyinggung persoalan bendera Aceh yang hingga kini masih membutuhkan proses penyelesaian. Menurutnya, isu tersebut perlu disikapi secara tenang dengan mengedepankan komunikasi dan mencari solusi terbaik.
“Termasuk terkait persoalan bendera Aceh yang masih membutuhkan proses, mari kita sikapi dengan sabar, tenang, dan terus mengedepankan komunikasi,” kata Fadhlullah.
Menurutnya, tidak seluruh persoalan harus diselesaikan melalui perdebatan. Ruang dialog dan komunikasi antarpihak perlu terus dibuka agar setiap perbedaan dapat dicarikan titik temu.
“Ada saatnya kita duduk bersama, saling mendengar, dan mencari jalan terbaik,” ujarnya.
Fadhlullah mengingatkan, Aceh saat ini menghadapi sejumlah tantangan besar, mulai dari pembangunan hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Pemerintah juga perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.
Karena itu, ia meminta seluruh energi dan perhatian diarahkan pada persoalan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan terjebak dalam perbedaan yang berpotensi menguras energi pembangunan.
“Boleh berbeda pandangan, tetapi jangan sampai berbeda tujuan. Tujuan kita satu: Aceh yang aman, damai, maju, dan masyarakatnya sejahtera,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa perbedaan antara eksekutif dan legislatif merupakan bagian dari dinamika pemerintahan, tetapi kepentingan rakyat dan keberlanjutan perdamaian Aceh harus tetap ditempatkan sebagai prioritas bersama.
Editor: Redaksi
