MITRABERITA.NET | Pemerintah Aceh mulai memacu langkah konkret untuk mewujudkan jalur pelayaran kapal Roll-on/Roll-off (Ro-Ro) Krueng Geukuh, Aceh Utara–Penang, Malaysia.
Jalur strategis tersebut diproyeksikan mempercepat konektivitas Aceh dengan Malaysia sekaligus membuka peluang baru bagi pergerakan barang dan penumpang lintas negara.
Program ini menjadi salah satu agenda prioritas Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah (Dek Fadh).
Pemerintah Aceh kini mempercepat sejumlah persiapan, termasuk menyiapkan PT Pembangunan Aceh (PEMA) sebagai operator layanan Ro-Ro.
Pembahasan percepatan program tersebut berlangsung dalam rapat di Ruang Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Kantor Gubernur Aceh, Jumat (28/8/2026).
Rapat dipimpin Plt Sekda Aceh Taufik ST MSi, dan diikuti Asisten Sekda Aceh Bidang Perekonomian dan Pembangunan T Robby Irza, Kepala Dinas Perhubungan Aceh T Faisal, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Adi Darma, Kepala Biro Hukum Amrizal J Prang serta sejumlah pihak terkait.
Dalam rapat itu, Kepala Dinas Perhubungan Aceh T Faisal memaparkan perkembangan persiapan pembukaan rute Ro-Ro Krueng Geukuh-Penang. Sejumlah tahapan dinilai perlu segera dituntaskan agar program tersebut dapat bergerak dari tahap persiapan menuju implementasi.
“Salah satu agenda utama adalah mempercepat proses penyusunan rancangan peraturan gubernur (Ranpergub) terkait penugasan PT Pembangunan Aceh (PEMA) sebagai pelaksana layanan Ro-Ro tersebut,” kata Faisal.
Menurut Faisal, penugasan kepada PT PEMA akan memberikan ruang yang lebih fleksibel dalam pelaksanaan program. Sebagai badan usaha milik daerah (BUMD), PT PEMA dapat membangun kerja sama dengan pengusaha maupun investor melalui skema bisnis business to business (B2B).
Meski demikian, Pemerintah Aceh tetap akan memegang kendali terhadap sejumlah aspek strategis dalam layanan tersebut. Di antaranya menyangkut tarif, jadwal pelayaran hingga prioritas muatan.
“Dishub akan menyediakan pendanaan berupa hibah maupun penyertaan modal untuk mendukung penugasan PT PEMA,” kata Faisal.
Saat ini, Pemerintah Aceh masih menunggu proposal dari PT PEMA terkait rencana pengadaan kapal yang akan digunakan untuk melayani rute tersebut.
Pengadaan kapal dapat ditempuh melalui skema sewa maupun pembelian, dengan proposal ditargetkan diterima Pemerintah Aceh paling lambat 31 Agustus 2026.
Tahapan berikutnya dijadwalkan pada 2-3 September 2026. Pemerintah Aceh akan melakukan konsultasi dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Dalam Negeri melalui unit terkait keuangan daerah, terutama menyangkut mekanisme penugasan kepada PT PEMA.
“Koordinasi dengan Kementerian Perhubungan RI juga kami lakukan untuk mendorong dimulainya perundingan bilateral Indonesia-Malaysia terkait konektivitas Ro-Ro Aceh-Penang,” ujar Faisal.
Sementara itu, Plt Sekda Aceh Taufik menegaskan bahwa Ro-Ro Krueng Geukuh-Penang merupakan program prioritas gubernur sehingga seluruh proses persiapan, termasuk aspek regulasi, harus dikawal secara serius dan langsung.
“Bangun komunikasi segera dengan Kementerian Perhubungan dan pihak terkait di Kementerian Dalam Negeri mengenai mekanisme hibah, subsidi atau penyertaan modal serta lakukan konsultasi untuk memperoleh rekomendasi penetapan pergub,” kata Taufik.
Pemerintah Aceh menargetkan seluruh kebutuhan pendukung dapat dipersiapkan secara paralel, mulai dari regulasi, kapal, pelabuhan, hingga kesiapan layanan kepabeanan, imigrasi dan karantina.
Kesiapan muatan juga menjadi bagian penting dari persiapan jalur tersebut. Dengan seluruh komponen berjalan beriringan, Pemerintah Aceh berharap konektivitas Ro-Ro Krueng Geukuh-Penang dapat segera direalisasikan dan memberikan dampak terhadap konektivitas serta aktivitas ekonomi Aceh dengan Malaysia.
Editor: Redaksi
