MITRABERITA.NET | Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menitipkan tiga persoalan strategis Aceh kepada Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, yakni keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus), penyelesaian status Blang Padang, serta persoalan bendera Aceh.
Hal itu disampaikan Fadhlullah dalam pengukuhan dan rapat Forum Komunikasi Kabupaten/Kota se-Aceh (FKKA) di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, Banda Aceh, Rabu (19/8/2026). Ia berharap ketiganya segera mendapat kepastian agar Aceh dapat fokus membangun dan menjaga perdamaian.
Menurut Fadhlullah, persoalan yang terjadi di Aceh tidak dapat dilihat sebagai persoalan yang berdiri sendiri. Ia menilai sejumlah isu yang terus muncul merupakan persoalan lama yang belum memperoleh penyelesaian tuntas dari pemerintah pusat.
“Perlu saya luruskan Pak Wamendagri di forum yang mulia ini, saya ingin menyampaikan bahwa seperti Bu Walikota sampaikan tadi, kami mengurus Masjid Raya, kami mengurus lapangan Padang, itu bukan. Kami tidak mengurus itu, Pak. Yang kami urus adalah pemerintahan,” katanya.
Fadhlullah menjelaskan, Pemerintah Aceh berada pada posisi sebagai mediator dalam persoalan antara pihak Masjid Raya Baiturrahman dan TNI terkait Blang Padang. Menurutnya, pemerintah daerah berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan secara bijak dengan mempertimbangkan sejarah Aceh.
Fadhlullah kemudian mengaitkan persoalan pembangunan Aceh dengan sejarah panjang konflik dan bencana yang pernah dialami daerah tersebut. Ia menyebut Aceh pernah melalui konflik selama puluhan tahun, kemudian menghadapi tsunami, hingga akhirnya memasuki era perdamaian dan Otsus.
Dalam konteks pembangunan pascabencana, Fadhlullah menilai keberlanjutan Dana Otsus sangat penting. Apalagi, Aceh kembali menghadapi bencana hidrometeorologi yang berdampak terhadap sejumlah kabupaten/kota.
Ia mendorong agar skema Dana Otsus tidak berhenti pada 2027, tetapi diperpanjang dengan persentase yang lebih besar. Fadhlullah bahkan menilai usulan 2,5 persen belum cukup jika dibandingkan dengan perubahan nilai ekonomi sejak Otsus pertama kali diberikan.
“Kalau usulan daripada pemerintah Aceh 2,5 persen, itu sangat kecil bagi kami karena dibandingkan kurs uang masa lalu dengan saat ini. Harusnya 5 persen itu cocok,” ujarnya.
Fadhlullah berharap perpanjangan Otsus dapat dimulai segera agar tidak terjadi jeda pembiayaan pembangunan. Menurutnya, keberlanjutan anggaran tersebut juga penting untuk mempercepat pemulihan Aceh pascabencana.
“Sekarang kita perpanjang Dana Otsus, karena dengan diperpanjang sekarang, pemerintah pusat juga diuntungkan, Aceh juga diuntungkan,” katanya.
Selain Otsus dan Blang Padang, Fadhlullah meminta pemerintah pusat segera memberikan kepastian terkait persoalan bendera Aceh. Ia menilai isu tersebut selalu kembali muncul pada momentum tertentu dan berpotensi menimbulkan keresahan apabila tidak diselesaikan.
“Itu bukan demo, Pak. Di setiap tanggal 15, setiap tanggal 4 Desember, ini pasti selalu terjadi. Permasalahan ini adalah permasalahan benang kusut yang lama, yaitu permasalahan bendera. Bendera ini, Pak, kalau tidak diselesaikan sampai kiamat pun akan begini kejadian di Aceh,” tegasnya.
Fadhlullah juga menyinggung kontribusi Aceh terhadap Indonesia sebagai bagian dari sejarah panjang daerah tersebut. Ia mengingatkan bahwa masyarakat Aceh memiliki sejarah perjuangan dan kontribusi besar bagi Republik Indonesia, sehingga persoalan masa lalu seharusnya tidak menjadi penghalang untuk membangun masa depan bersama.
Karena itu, Fadhlullah meminta Wakil Menteri Dalam Negeri membawa tiga aspirasi tersebut ke pemerintah pusat. Ia menegaskan masyarakat Aceh menginginkan kehidupan yang aman, damai dan tenang tanpa kembali terjebak dalam konflik maupun pertikaian.
“Harapan kami hanya tiga hal yang kami titipkan kepada Pak Wamen agar Aceh ini aman, tenang untuk selamanya kita wariskan kepada anak cucu kami. Tidak ada lagi pertikaian, tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi dendam di Aceh ini,” ujarnya.
Menurut Fadhlullah, tiga persoalan tersebut—Dana Otsus, Blang Padang dan bendera—perlu segera mendapat jawaban pemerintah pusat. Dengan kepastian itu, ia berharap pemerintah daerah bersama seluruh elemen masyarakat dapat mengalihkan energi sepenuhnya untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh.
Editor: Redaksi
