MITRABERITA.NET | Ketua Gen Z Mualem-Dek Fadh, Muyashir Asriyan Haikal, mendesak Direktur Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Malahayati Aceh dievaluasi dan dicopot dari jabatannya menyusul meninggalnya mahasiswa baru Muhammad Rasya Fadilah (18), yang kini menjadi perhatian publik dan sedang dalam penanganan aparat kepolisian.
Menurut Muyashir, meninggalnya seorang mahasiswa dalam lingkungan pendidikan tidak boleh dipandang sebagai peristiwa biasa. Ia menilai kasus tersebut harus menjadi momentum untuk mengevaluasi secara menyeluruh sistem pembinaan, pengawasan, serta perlindungan terhadap mahasiswa di lingkungan Poltekpel Malahayati.
Desakan pencopotan Direktur Poltekpel Malahayati tersebut, kata Muyashir, merupakan bentuk tuntutan agar institusi pendidikan bertanggung jawab terhadap sistem pembinaan yang diterapkan kepada mahasiswa.
Ia menilai lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan seluruh mahasiswa mendapatkan lingkungan pendidikan yang aman, tertib, dan bebas dari praktik kekerasan.
Muyashir menegaskan, mahasiswa yang datang ke lembaga pendidikan untuk menuntut ilmu seharusnya mendapatkan pembinaan yang mendidik dan membentuk karakter, bukan menghadapi perlakuan yang berpotensi membahayakan keselamatan maupun masa depan mereka.
Karena itu, ia meminta seluruh persoalan yang berkaitan dengan meninggalnya Rasya dibuka secara terang melalui proses hukum yang objektif. Menurutnya, publik dan keluarga korban berhak mendapatkan penjelasan mengenai rangkaian kejadian yang dialami korban sebelum meninggal dunia.
Kasus Muhammad Rasya Fadilah kini tengah menjadi sorotan setelah mahasiswa baru Poltekpel Malahayati tersebut meninggal dunia setelah sempat mendapatkan perawatan medis. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kematian korban.
Aparat juga telah melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah dan pemeriksaan CT scan, sementara autopsi disebut tidak dilakukan karena keluarga tidak menyetujuinya.
Muyashir mengatakan proses hukum harus diberikan ruang untuk bekerja secara profesional. Namun, di sisi lain, ia meminta pihak pengelola Poltekpel Malahayati tidak hanya menunggu hasil penyelidikan kepolisian, tetapi juga melakukan evaluasi internal terhadap sistem pendidikan dan pembinaan yang selama ini berjalan.
Menurutnya, evaluasi penting dilakukan untuk memastikan tidak ada celah dalam sistem pengawasan yang memungkinkan terjadinya kekerasan atau tindakan lain yang membahayakan mahasiswa.
Sorotan terhadap Poltekpel Malahayati semakin kuat setelah Ketua Komisi VI DPRA, Nazaruddin alias Tgk Agam, juga meminta kasus kematian Rasya diusut secara menyeluruh. Tgk Agam menyampaikan bahwa anaknya yang menjalani pendidikan di Poltekpel Malahayati, sebelumnya juga mengaku mengalami kekerasan dari seorang senior.
Tgk Agam bahkan mengungkap bahwa anaknya pernah mengaku dipukul sekitar 16 kali oleh senior. Menurut pengakuannya, persoalan tersebut sebelumnya telah disampaikan kepada pihak pendidikan dan disebut mendapat respons berupa pemantauan serta rencana pemberian sanksi.
Bagi Muyashir, munculnya pengakuan tersebut membuat evaluasi terhadap pola pembinaan di Poltekpel Malahayati menjadi semakin penting. Ia menilai dugaan kekerasan, apabila benar terjadi, tidak boleh dianggap sebagai bagian dari proses pembentukan disiplin mahasiswa.
Ia meminta seluruh pihak membedakan secara tegas antara pendidikan kedisiplinan dengan tindakan kekerasan. Menurutnya, pembentukan karakter dan kedisiplinan mahasiswa dapat dilakukan melalui metode pendidikan yang tegas, terukur, dan tetap menghormati keselamatan serta martabat peserta didik.
Muyashir juga mendorong agar seluruh mahasiswa atau taruna yang mengetahui adanya dugaan kekerasan diberikan ruang untuk menyampaikan informasi secara aman. Hal tersebut dinilai penting agar setiap persoalan dapat diketahui dan ditangani sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
Selain itu, ia meminta adanya evaluasi terhadap mekanisme pengaduan di lingkungan kampus. Menurutnya, mahasiswa harus memiliki saluran yang jelas untuk melaporkan persoalan yang mereka alami tanpa merasa takut mendapat tekanan atau perlakuan berbeda.
Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan dalam penanganan kasus almarhum Rasya. Menurutnya, keluarga korban harus mendapatkan informasi yang jelas mengenai perkembangan proses hukum, sementara masyarakat juga perlu memperoleh penjelasan berdasarkan fakta dan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Muyashir berharap kasus tersebut tidak berhenti pada upaya mencari penyebab kematian Rasya semata. Menurutnya, apabila penyelidikan menemukan adanya pelanggaran atau kelalaian, maka harus ada langkah pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia juga meminta pemerintah dan instansi terkait ikut memastikan sistem pendidikan vokasi pelayaran di Aceh berjalan dengan standar pembinaan yang menjamin keselamatan mahasiswa.
Bagi Muyashir, pendidikan harus menjadi ruang untuk membentuk generasi muda yang disiplin, berkarakter, dan profesional. Karena itu, menurutnya, seluruh proses pembinaan harus diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan perlindungan mahasiswa.
Desakan evaluasi terhadap Direktur Poltekpel Malahayati ini sekaligus menjadi dorongan agar institusi melakukan pembenahan secara menyeluruh, termasuk terhadap pola pembinaan senior-junior, mekanisme pengawasan, penanganan pengaduan, serta perlindungan mahasiswa baru.
Muyashir menegaskan, pihaknya akan terus mencermati perkembangan kasus tersebut dan mendorong agar proses hukum berjalan transparan serta berdasarkan bukti. Ia juga meminta semua pihak tidak membangun kesimpulan sebelum hasil penyelidikan kepolisian mengungkap fakta yang sebenarnya.
Kasus meninggalnya Muhammad Rasya Fadilah kini menjadi perhatian publik Aceh. Di tengah proses penyelidikan yang berjalan, desakan evaluasi terhadap tata kelola dan sistem pembinaan di Poltekpel Malahayati terus mengemuka, dengan tuntutan utama agar lingkungan pendidikan benar-benar menjadi tempat yang aman bagi mahasiswa.[]
