MITRABERITA.NET | Wacana pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui kantin sekolah dinilai bukan solusi yang tepat. Pengelolaan MBG justru dinilai perlu tetap diperkuat melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sejak awal telah dibentuk untuk menjalankan program tersebut.
Salah satu Mitra Pemilik Dapur SPPG di Banda Aceh, Rijka Aulia Syaputra, mengatakan selama ini SPPG telah memiliki pengalaman dalam mengelola dan menyalurkan makanan bergizi kepada para penerima manfaat.
Menurutnya, SPPG juga telah didukung tenaga profesional, termasuk chef, serta karyawan yang selama ini menggantungkan pekerjaan dan penghasilan dari keberlangsungan program MBG.
“SPPG sudah dibentuk, sudah memiliki pengalaman, bahkan sudah ada chef profesional. Karyawan yang bekerja di dalamnya juga sudah banyak yang terbantu,” kata Rijka, di Banda Aceh, Jumat (11/9/2026).
Ia menilai berbagai kekurangan yang mungkin ditemukan dalam pelaksanaan MBG merupakan hal yang wajar dalam sebuah program berskala besar.
Namun, kekurangan tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem, bukan menjadi alasan untuk mengalihkan pengelolaan kepada kantin sekolah.
“Tidak ada yang sempurna. Kalau ada yang kurang, tentu harus terus dibenahi dan dievaluasi agar ke depan bisa lebih baik,” ujarnya.
Rijka menegaskan, penguatan SPPG dinilai lebih penting dibandingkan mengganti pola pengelolaan dan penyaluran MBG. Dengan pengalaman dan infrastruktur yang telah tersedia, SPPG dinilai lebih siap untuk memastikan proses penyediaan hingga distribusi makanan berjalan sesuai standar yang ditetapkan.
Selain itu, ia juga mengkhawatirkan jika pengelolaan MBG harus dialihkan kepada kantin sekolah, karena dianggap justru dapat menimbulkan persoalan baru.
Kantin sekolah memiliki fungsi utama menyediakan kebutuhan makanan ringan dan minuman bagi siswa, sementara MBG memiliki cakupan, standar gizi, serta mekanisme pengawasan yang lebih kompleks.
“Kalau dialihkan ke kantin, kita khawatir justru muncul persoalan lain karena belum tentu semua kantin mampu menjalankan standar dan tanggung jawab sebesar program MBG,” katanya.
Karena itu, ia berharap pemerintah tetap mempertahankan SPPG sebagai bagian penting dalam pelaksanaan MBG, sembari memperkuat pengawasan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperbaiki tata kelola, serta melakukan evaluasi secara berkala.
Rijka menilai langkah tersebut sejalan dengan tujuan besar program MBG untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemberian makanan, tetapi juga investasi jangka panjang terhadap kualitas generasi penerus bangsa.
“Yang terpenting bagaimana program ini terus diperbaiki, sehingga benar-benar mampu meningkatkan gizi generasi Indonesia,” katanya.
Ia berharap semua pihak bisa melihat MBG sebagai program strategis pemerintah yang membutuhkan proses perbaikan berkelanjutan.
Dengan memperkuat SPPG yang sudah berjalan, kata dia, persoalan yang muncul dapat dievaluasi dan diperbaiki tanpa harus mengubah fondasi sistem yang telah dibangun.
Menurutnya, keberhasilan program MBG pada akhirnya harus diukur dari manfaat yang diterima anak-anak Indonesia, terutama dalam pemenuhan gizi dan mendukung tumbuh kembang mereka.
“Harapannya tentu program ini terus berjalan dan semakin baik, sehingga dapat mendukung visi Presiden Prabowo menuju Indonesia Emas 2045,” tutup Rijka.[]
