MITRABERITA.NET | Pemerintah Aceh mulai menggerakkan cadangan logistik penanggulangan bencana ke kabupaten/kota. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat dapat segera dipenuhi ketika bencana terjadi dan daerah membutuhkan dukungan logistik dalam waktu cepat.
Distribusi bufferstock bencana tahun 2026 tersebut secara simbolis dilepas untuk Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat, dan Nagan Raya dari Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Selasa (1/9/2026).
Pelepasan bantuan dilakukan Wakil Gubernur Aceh H. Fadhlullah (Dek Fadh), didampingi Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh Dr. A. Murtala, Kepala Dinas Sosial Aceh Budi Afrizal, Staf Ahli Gubernur Aceh Bidang Keistimewaan Aceh Dr. Husnan, serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh Akkar Arafat.
Masing-masing daerah menerima satu truk bantuan yang berisi berbagai kebutuhan dasar untuk mendukung penanganan bencana. Logistik tersebut antara lain tenda serbaguna, pangan, sandang, kid ware, family kits, bahan bangunan rumah (BBR), hingga perlengkapan dapur.
Nilai bantuan yang disalurkan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Aceh Jaya menerima bantuan senilai Rp1.575.842.738, Aceh Barat Rp1.917.316.966, sedangkan Nagan Raya memperoleh bantuan senilai Rp1.886.331.683.
Jika digabungkan, nilai bantuan yang dilepas secara simbolis untuk tiga kabupaten tersebut mencapai sekitar Rp5,38 miliar.
Namun, distribusi tersebut bukan hanya untuk tiga daerah tersebut. Pemerintah Aceh menyiapkan bufferstock sebagai bagian dari sistem kesiapsiagaan yang dapat dimobilisasi ke seluruh kabupaten/kota ketika sewaktu-waktu terjadi bencana.
Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mengatakan ketersediaan logistik sebelum bencana menjadi faktor penting dalam mempercepat penanganan ketika masyarakat berada dalam kondisi darurat.
Menurutnya, pada fase tanggap darurat, masyarakat membutuhkan berbagai kebutuhan dasar secara cepat. Mulai dari makanan, pakaian, tempat tinggal sementara hingga perlengkapan untuk menunjang kehidupan sehari-hari.
Karena itu, keberadaan bufferstock diharapkan dapat memangkas waktu distribusi bantuan ketika suatu wilayah dilanda bencana. Pemerintah tidak harus menunggu seluruh kebutuhan dihimpun setelah bencana terjadi, karena sebagian logistik telah disiapkan dan dapat segera digerakkan.
“Langkah tersebut sekaligus menunjukkan upaya Pemerintah Aceh untuk tidak hanya berfokus pada penanganan setelah bencana terjadi, tetapi juga memperkuat kesiapsiagaan daerah melalui ketersediaan logistik yang dapat segera dimobilisasi ke wilayah terdampak,” kata Dek Fadh. []
