MITRABERITA.NET | Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris (Syech Muharram) menghadiri kegiatan Musyawarah Raya III Partai Darul Aceh (PDA) yang berlangsung di Hotel Rasamala Seutui, Gampong Geuceu Kayee Jato, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, Jumat (4/9/2026) malam.
Kehadiran Bupati Aceh Besar dalam agenda partai politik lokal tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat silaturahmi dengan berbagai pihak dan tokoh politik Aceh, sekaligus mempererat komunikasi dan sinergi dalam mendukung pembangunan daerah.
Musyawarah Raya III PDA turut dihadiri Kepala Badan Kesbangpol Aceh Dr. Munawar, MA, yang mewakili Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Hadir pula Ketua Dewan Mustasyar Partai Aceh Tgk. H. Baihaqi Yahya, para ulama dan pimpinan dayah, serta jajaran pengurus Partai Darul Aceh.
Turut hadir sejumlah anggota DPR Aceh dari berbagai fraksi partai politik, perwakilan KIP Aceh, perwakilan Kanwil Kementerian Hukum, anggota DPRK dari Partai Darul Aceh se-Aceh, serta para pimpinan partai politik.
Musyawarah Raya III PDA menjadi momentum penting bagi jajaran partai lokal tersebut untuk memperkuat konsolidasi internal, mengevaluasi perjalanan partai, sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis menghadapi berbagai tantangan dan dinamika politik ke depan.
Dalam sambutannya, Ketua Umum DPP Partai Darul Aceh Tengku Ridwan Abubakar alias Nektu mengingatkan seluruh kader agar tetap kompak dan konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat Aceh.
Ia menegaskan, perjuangan politik PDA harus tetap diarahkan pada kepentingan Aceh, termasuk memperjuangkan dan mengawal berbagai butir kesepakatan dalam MoU Helsinki yang menjadi salah satu landasan penting bagi perjalanan perdamaian Aceh.
“Kita harus tetap kompak dan jangan pernah berhenti memperjuangkan kepentingan rakyat Aceh. Apa yang telah menjadi kesepakatan dalam MoU Helsinki harus terus kita perjuangkan dan kawal bersama demi kepentingan Aceh,” ujarnya.
Nektu juga mengajak seluruh kader PDA untuk menjaga soliditas, mengedepankan kepentingan masyarakat, serta tidak mudah terpecah oleh dinamika politik. Menurutnya, kekuatan partai akan semakin besar apabila seluruh kader mampu menjaga persatuan dan bekerja sungguh-sungguh untuk rakyat.
Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Aceh Dr. Munawar, MA, yang mewakili Gubernur Aceh Muzakir Manaf, menyampaikan ucapan selamat kepada Partai Darul Aceh atas pelaksanaan Musyawarah Raya III tahun 2026.
“Musyawarah bukan sekadar agenda organisasi. Musyawarah adalah bagian penting dari tradisi demokrasi yang mengajarkan kita untuk mendengar, menghargai perbedaan pandangan, mencari titik temu, serta mengambil keputusan dengan mengedepankan kepentingan yang lebih besar,” ujarnya.
Ia berharap Musyawarah Raya III PDA dapat berlangsung dalam suasana kekeluargaan, tertib, serta menjunjung tinggi semangat persatuan. Perbedaan pilihan dan pandangan dalam organisasi, menurutnya, merupakan hal yang wajar dan harus dikelola menjadi kekuatan untuk menghasilkan keputusan terbaik.
Pemerintah Aceh, lanjutnya, memandang pembangunan Aceh membutuhkan keterlibatan seluruh komponen masyarakat, termasuk partai politik. Partai politik memiliki posisi strategis dalam menyerap aspirasi masyarakat, membangun pendidikan politik, serta mengawal berbagai agenda pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
“Kami mengajak Partai Darul Aceh dan seluruh kekuatan politik yang ada di Aceh untuk terus membangun sinergi dan kolaborasi dengan Pemerintah Aceh. Mari kita tempatkan kepentingan rakyat sebagai titik temu dari seluruh perbedaan dan perjuangan politik kita,” katanya.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga suasana damai, stabil, dan penuh kebersamaan agar berbagai agenda pembangunan dapat berjalan dengan baik.
“Mari kita rawat persatuan, kita jaga perdamaian, dan kita perkuat semangat bersama untuk menghadirkan Aceh yang lebih maju, sejahtera, bermartabat dan berkeadilan,” pungkasnya.
Kehadiran Syech Muharram dalam forum itu menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk terus menjaga hubungan baik dengan berbagai elemen termasuk dengan partai politik, ulama, tokoh masyarakat, dalam rangka meningkatkan sinergi pembangunan daerah. []
