MITRABERITA.NET | Pemerintah Aceh diminta bergerak lebih cepat memastikan anggaran penanganan pascabencana benar-benar sampai pada program yang dibutuhkan masyarakat. Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah atau Dek Fadh menginstruksikan seluruh penerima anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dan bantuan keuangan segera merealisasikan dana untuk penanganan bencana.
Instruksi tersebut disampaikan Dek Fadh setelah mengikuti Rapat Koordinasi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Selasa (8/9/2026).
Rakor digelar secara hybrid melalui Zoom Meeting dan diikuti Satgas PRR bersama sejumlah kementerian terkait. Dari Aceh, Dek Fadh mengikuti rapat dari Ruang Rapat Wakil Gubernur Aceh, didampingi Plt Sekda Aceh Taufik dan Asisten II Sekda Aceh Bidang Perekonomian dan Pembangunan T. Robby Irza.
Rapat tersebut turut diikuti jajaran pemerintah pusat, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait. Perwakilan Tim Satgas PRR Kemendagri untuk wilayah penanganan pascabencana di Aceh, Imran, juga hadir dalam pertemuan tersebut.
Salah satu agenda utama yang dibahas adalah percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana. Penyediaan tempat tinggal permanen menjadi bagian penting dari proses rehabilitasi dan rekonstruksi agar masyarakat dapat segera kembali menjalani kehidupan secara normal.
Usai mengikuti rakor, Dek Fadh menegaskan anggaran yang telah tersedia harus segera dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat terdampak bencana. Pemerintah daerah penerima TKD maupun bantuan keuangan diminta tidak menunda pelaksanaannya.
“Saya menginstruksikan kepada penerima anggaran TKD dan bantuan keuangan agar secepat mungkin merealisasikan dana untuk kepentingan penanganan bencana, sesuai perintah Bapak Menteri Dalam Negeri melalui kami,” ujar Dek Fadh.
Menurut Dek Fadh, percepatan realisasi anggaran menjadi bagian penting dalam memastikan proses pemulihan tidak berjalan lamban. Koordinasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota juga terus diperkuat untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera ditangani.
Untuk Aceh, rakor tersebut melibatkan sejumlah kepala daerah dari wilayah terdampak, yakni Bupati Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Utara, Bener Meriah, Gayo Lues, Pidie, Pidie Jaya, serta Wali Kota Lhokseumawe.
Pemerintah Aceh berharap penguatan koordinasi lintas sektor tersebut mampu mempercepat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, terutama pembangunan huntap serta berbagai kebutuhan pemulihan lainnya.
Langkah itu sekaligus menjadi upaya memastikan anggaran penanganan pascabencana tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi segera diterjemahkan menjadi program nyata yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat di wilayah terdampak.
Editor: Redaksi
