DAERAH

Pelaksanaan MBG di Aceh Relatif Terkendali

×

Pelaksanaan MBG di Aceh Relatif Terkendali

Sebarkan artikel ini
SPPG Aceh. Foto: Ilustrasi

MITRABERITA.NET | Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Aceh terus ditingkatkan melalui peningkatan pengawasan, penerapan standar keamanan pangan, serta evaluasi terhadap pelaksanaan di lapangan.

Meski masih terdapat sejumlah kendala, pelaksanaan program di Aceh secara umum relatif terkendali. Berbagai persoalan yang sempat muncul di sejumlah wilayah Aceh menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat kualitas layanan MBG.

Pemerintah bersama Badan Gizi Nasional (BGN) terus mendorong agar setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjalankan seluruh tahapan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP).

Penguatan pengawasan menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas program, mengingat MBG menyasar penerima manfaat dalam jumlah besar dan melibatkan rangkaian proses mulai dari pengadaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, pemorsian hingga distribusi makanan.

Di Aceh, pengawasan juga melibatkan lintas sektor. Kolaborasi antara BGN, pemerintah daerah, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM), tenaga kesehatan dan unsur terkait terus dilakukan untuk memastikan makanan yang disediakan memenuhi standar keamanan dan kelayakan konsumsi.

Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya mencegah terjadinya kejadian luar biasa akibat pangan. Setiap temuan di lapangan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola dan meningkatkan kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan.

Kepala BGN Sudaryono sebelumnya menegaskan bahwa kedisiplinan dalam menjalankan SOP merupakan kunci utama dalam menjaga keamanan pangan Program MBG. Karena itu, kepala SPPG memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan seluruh proses pelayanan di dapur berjalan sesuai ketentuan.

Kepala SPPG juga diwajibkan hadir pada jam-jam krusial operasional dapur. Kehadiran tersebut diperlukan untuk memastikan proses penerimaan bahan baku, pengolahan makanan hingga pemorsian berjalan sesuai standar.

Penguatan disiplin pengelola SPPG tersebut merupakan bagian dari komitmen BGN untuk memastikan program tidak hanya menjangkau penerima manfaat secara luas, tetapi juga memberikan makanan yang aman, bergizi dan berkualitas.

Sejumlah persoalan yang pernah terjadi di Aceh juga menunjukkan pentingnya sistem pengawasan yang berkelanjutan. Kendala keamanan pangan maupun operasional tidak boleh dianggap sebagai persoalan yang berdiri sendiri, melainkan harus menjadi dasar untuk memperbaiki sistem pelayanan.

Dibandingkan dengan kompleksitas pelaksanaan MBG secara nasional, persoalan yang muncul di Aceh sejauh ini relatif dapat ditangani melalui koordinasi dan respons cepat dari berbagai pihak. Kondisi tersebut menjadi modal penting untuk menjaga keberlanjutan program di daerah.

Meski demikian, BGN menilai tidak ada ruang untuk mengurangi kewaspadaan. Setiap SPPG tetap dituntut menjalankan standar secara konsisten karena keamanan dan keselamatan penerima manfaat merupakan prioritas utama.

Program MBG juga membutuhkan dukungan pemerintah daerah, satuan pendidikan, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pengelola dapur, tetapi merupakan kerja bersama untuk memastikan kualitas makanan yang diterima peserta didik.

“Dengan penguatan koordinasi dan pengawasan tersebut, pelaksanaan MBG di Aceh diharapkan semakin baik dari waktu ke waktu. Evaluasi terhadap setiap temuan akan terus dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan,” ujar Kareg BGN Aceh Mustafa Kamal, beberapa waktu lalu.

Program MBG pada akhirnya tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang tersalurkan, tetapi dari kualitas manfaat yang diterima masyarakat. Makanan yang aman, bergizi, tepat waktu dan sesuai kebutuhan penerima manfaat menjadi bagian penting dari keberhasilan program.

BGN terus mendorong seluruh SPPG di Aceh untuk menjaga standar pelayanan, meningkatkan kedisiplinan dan memperkuat koordinasi dengan seluruh pihak terkait.

Dengan komitmen tersebut, Aceh diharapkan dapat terus mempertahankan pelaksanaan MBG yang relatif terkendali sekaligus menjadi bagian dari upaya nasional dalam mewujudkan generasi yang sehat, cerdas dan berkualitas.[]

Media Online