MITRABERITA.NET | Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Koordinator Wilayah Kabupaten Pidie menggelar kunjungan dan rapat koordinasi (rakor) guna memperkuat manajemen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sekaligus merespons berbagai isu yang berkembang di lapangan, Ahad (19/4/2026).
Rakor tersebut dihadiri puluhan personel SPPG, Kapokcam, serta unsur terkait. Sejumlah isu krusial menjadi perhatian, mulai dari maraknya informasi negatif hingga dugaan intervensi pihak tertentu dalam operasional SPPG.
Koordinator Wilayah Pidie, Mustafa Kamal, menegaskan pentingnya penguatan komunikasi publik guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Seluruh SPPG wajib aktif di media sosial. Konten positif harus diperkuat untuk melawan narasi negatif yang tidak berdasar,” tegasnya.
Selain itu, BGN juga menyoroti adanya dugaan intervensi terhadap aspek teknis dan keuangan di tingkat SPPG. Ditegaskan bahwa Ahli Gizi (AG) dan Akuntan (AK) merupakan representasi resmi lembaga di lapangan yang harus bekerja secara profesional tanpa campur tangan pihak manapun.
“Penentuan menu dan pengelolaan keuangan adalah kewenangan profesional. Tidak boleh ada intervensi, termasuk dalam penetapan harga bahan baku yang melampaui harga eceran tertinggi (HET),” ujar Mustafa.
Ia menambahkan, apabila ditemukan pelanggaran, Kepala SPPG diminta segera menyusun laporan khusus (lapsus) yang dilengkapi berita acara sebagai dasar penindakan lebih lanjut.
Dalam kesempatan yang sama, selaku Kepala Regional (Kareg) BGN Aceh, Mustafa Kamal juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentolerir SPPG yang tidak menjalankan operasional sesuai standar.
“SPPG yang tidak sesuai SOP akan langsung disuspend atau dihentikan sementara hingga dinyatakan layak,” tegasnya.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh layanan berjalan sesuai standar, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat penerima program.
Di sisi lain, BGN juga mendorong pelibatan UMKM lokal sebagai bagian dari penguatan ekonomi masyarakat. Para mitra bahkan diminta membuat video testimoni untuk menunjukkan dampak nyata program MBG di lapangan.
Sebagai tindak lanjut, seluruh SPPG di Kabupaten Pidie akan membentuk tim media sosial, memperketat sistem pelaporan internal, serta mengoptimalkan promosi berbasis konten digital.
Menariknya, rangkaian kegiatan rakor turut diisi dengan aksi bersih pantai sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Kegiatan ini diikuti oleh 30 orang SPPI, 23 Kapokcam, serta 52 Kepala SPPG, dengan dua peserta berizin tidak hadir.
Rakor tersebut menegaskan bahwa upaya pembenahan SPPG tidak hanya menyasar aspek teknis, tetapi juga penguatan transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan kepercayaan publik secara menyeluruh.[]
