MITRABERITA.NET | Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal memimpin penguatan langkah pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi daerah dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Banda Aceh.
Pertemuan strategis tersebut berlangsung di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Kamis (26/2/2026). Dalam forum tersebut, Pemerintah Kota Banda Aceh menegaskan komitmen untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, memastikan ketersediaan pasokan, serta memperlancar distribusi barang selama bulan suci Ramadan hingga Idulfitri 1447 Hijriah.
“Pengendalian inflasi bukan sekadar menjaga angka statistik, tetapi menjaga ketenteraman masyarakat. Ini menyangkut kebutuhan sehari-hari keluarga dan stabilitas sosial,” ujar Illiza.
Illiza juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Bank Indonesia Provinsi Aceh serta seluruh TPID dan TP2DD yang dinilai konsisten bekerja di lapangan. Berbagai upaya yang dilakukan meliputi pemantauan harga, inspeksi mendadak (sidak) pasar, penguatan distribusi, hingga percepatan digitalisasi layanan publik.
Menurutnya, langkah-langkah tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memastikan kebutuhan masyarakat tetap terjangkau, terutama di tengah meningkatnya konsumsi selama Ramadan.
“Banyak kerja yang tidak terlihat, tetapi dampaknya sangat dirasakan masyarakat. Pemerintah harus memastikan kebutuhan pokok tetap tersedia dan terjangkau,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Illiza menegaskan bahwa Pemko Banda Aceh menjalankan strategi pengendalian inflasi secara terstruktur melalui pendekatan 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Langkah tersebut diwujudkan melalui berbagai program, mulai dari pasar murah dan stabilisasi pangan, penguatan kerja sama antar daerah serta urban farming, fasilitasi distribusi pangan dan pengamanan jalur logistik, hingga pemanfaatan data harga serta edukasi belanja bijak kepada masyarakat.
Ia menekankan bahwa kebijakan pengendalian inflasi harus berbasis data serta dilakukan secara antisipatif. “Kita tidak boleh menunggu harga melonjak baru bergerak. Stabilitas harga harus dijaga secara konsisten,” tegasnya.
BI: Inflasi Dipicu Komoditas Pangan
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh Agus Chusaini menyampaikan bahwa dinamika inflasi di Banda Aceh saat ini masih didominasi oleh komoditas pangan bergejolak (volatile food), seperti cabai, bawang, beras, dan produk perikanan.
Menurutnya, faktor cuaca serta meningkatnya kebutuhan masyarakat selama Ramadan turut memicu fluktuasi harga di pasar.
“Inflasi di Banda Aceh sangat dipengaruhi komoditas pangan segar. Karena itu, ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi menjadi kunci pengendalian,” ujarnya.
Agus Chusaini juga menekankan pentingnya intervensi melalui Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) serta operasi pasar yang dinilai efektif menekan gejolak harga jika dilakukan tepat sasaran, terutama di pasar tradisional.
Ia juga mengingatkan bahwa Banda Aceh bukan daerah sentra produksi sehingga membutuhkan penguatan kerja sama pasokan dengan daerah lain.
Dalam forum tersebut, Wali Kota juga menegaskan bahwa pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi keuangan daerah harus berjalan beriringan. Menurutnya, TPID dan TP2DD merupakan dua instrumen strategis yang saling melengkapi dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Digitalisasi transaksi pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan efisiensi belanja, transparansi pengelolaan keuangan, percepatan realisasi pembangunan, serta optimalisasi pendapatan daerah.
“Kita ingin digitalisasi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan sekadar memenuhi indikator,” ujarnya.
Menutup arahannya, Wali Kota Banda Aceh mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dan respons terhadap dinamika di lapangan, sehingga masyarakat dapat menjalani Ramadan dengan aman, nyaman, dan kondusif.
“Yang kita jaga bukan hanya inflasi, tetapi ketahanan Kota Banda Aceh secara keseluruhan. Masyarakat harus merasakan bahwa pemerintah hadir dan bekerja,” katanya.
Ia optimistis sinergi kuat antara Pemerintah Kota Banda Aceh, Bank Indonesia, serta seluruh pemangku kepentingan akan menjadikan Banda Aceh sebagai salah satu model pengendalian inflasi dan digitalisasi daerah di Aceh. []
Editor: Redaksi
