MITRABERITA.NET | Bank Aceh Syariah kembali menjadi sorotan publik Tanah Rencong setelah pelantikan Direktur Utama yang baru, Fadhil Ilyas. Penunjukan ini dianggap sebagai momentum penting untuk melakukan perubahan besar pada salah satu lembaga keuangan kebanggaan rakyat Aceh itu.
Setelah dua tahun kursi Dirut kosong, hadirnya sosok baru di pucuk pimpinan diharapkan mampu membawa Bank Aceh keluar dari stagnasi dan masuk ke era baru yang lebih profesional serta berdaya saing.
Namun, harapan besar ini tidak datang tanpa kritik. Selama ini, Bank Aceh dinilai masih terjebak dalam pola lama: manajemen yang penuh kompromi, minim transparansi, serta proses rekrutmen pejabat strategis yang kerap dipandang tidak profesional.
Kondisi ini memunculkan keraguan apakah Bank Aceh mampu menjawab tantangan zaman, terutama ketika Aceh kini tengah membangun kiblat ekonomi baru ke Penang, Malaysia yang membutuhkan dukungan lembaga keuangan tangguh dan berstandar internasional.
Akademisi Universitas Abulyatama, Dr. Usman Lamreung, dalam wawancara bersama MITRABERITA.NET, menegaskan bahwa Bank Aceh tidak boleh lagi berjalan dengan cara lama.
Menurutnya, “naik kelas” bukan hanya soal peningkatan aset atau laba, melainkan transformasi menyeluruh, dari penguatan sumber daya manusia, digitalisasi layanan, perluasan fungsi sosial, hingga kesiapan melayani transaksi lintas batas.
Semua ini, kata Usman, menjadi keniscayaan jika Aceh benar-benar ingin membuka jalur perdagangan dan interaksi ekonomi regional dengan negara tetangga.
Berikut kutipan wawancara wartawan MITRABERITA.NET dengan Dr Usman Lamreung, yang dilakukan secara pada Selasa 9 September 2025:
=====
Wartawan: Dr. Usman, belakangan publik Aceh kembali menyoroti Bank Aceh Syariah, terutama setelah pelantikan Direktur Utama yang baru. Apa pandangan Anda?
Dr. Usman Lamreung: Ini momentum penting. Setelah dua tahun kursi Dirut kosong, kehadiran Fadhil Ilyas membuka peluang untuk melakukan lompatan kelembagaan. Tapi saya tegaskan, Bank Aceh harus segera naik kelas. Jangan lagi dikelola dengan pola lama yang penuh kompromi dan minim transparansi.
Wartawan: Apa yang Anda maksud dengan “naik kelas”?
Dr. Usman Lamreung: Naik kelas itu bukan sekadar naik aset atau laba. Ini soal transformasi menyeluruh, dari bank daerah menjadi bank pembangunan regional. Apalagi sekarang, Pemerintah Aceh sedang membuka kiblat ekonomi baru ke Penang. Itu bukan hanya soal pelabuhan, tapi soal kesiapan institusi keuangan kita untuk melayani perdagangan lintas batas, wisata kesehatan, dan ekspor komoditas unggulan.
Wartawan: Artinya, Bank Aceh harus siap bersaing secara regional?
Dr. Usman: Tepat. Kita tidak bisa lagi berpikir lokal. Ketika jalur dagang Aceh–Penang dibuka, maka warga, pelaku usaha, dan pasien akan berinteraksi langsung dengan sistem keuangan Malaysia. Kalau Bank Aceh tidak siap dengan layanan remitansi, pembiayaan ekspor, dan transaksi internasional, maka mereka akan lari ke bank lain—BSI, BSN, bahkan bank asing.
Wartawan: Di mana letak kelemahan Bank Aceh selama ini?
Dr. Usman: Salah satunya di proses rekrutmen pejabat strategis. Komite Remunerasi sering kali tidak memahami karakteristik SDM perbankan. Nama-nama yang diajukan ke OJK kerap ditolak karena tidak memenuhi standar kompetensi. Ini menunjukkan bahwa pendekatan rekrutmen masih sangat birokratis dan tidak berbasis profesionalisme sektor keuangan.
Wartawan: Bagaimana dengan peran OJK di Aceh?
Dr. Usman: Saya cukup kritis. OJK di daerah harus diisi oleh figur yang paham betul dunia perbankan. Kalau tidak, pengawasan dan pembinaan akan lemah. Kita butuh OJK yang bisa mendorong reformasi, bukan sekadar mengawasi dari balik meja.
Wartawan: Apa langkah konkret yang harus dilakukan Bank Aceh untuk naik kelas?
Dr. Usman: Ada empat: pertama, Reformasi SDM berbasis merit dan integritas. Kedua, Digitalisasi layanan dan inovasi produk keuangan syariah. Ketiga, Perluasan fungsi sosial; pembiayaan UMKM, petani, nelayan. Keempat, Kiprah lintas batas, menyambut kiblat ekonomi baru Aceh ke Penang dengan layanan keuangan internasional
Wartawan: Apakah Anda optimis dengan kepemimpinan Fadhil Ilyas?
Dr. Usman: Saya ingin optimis. Fadhil punya rekam jejak dari bawah, paham operasional, dan punya komitmen antikorupsi. Tapi ia harus berani meninggalkan pola lama dan membangun sistem yang transparan, inklusif, dan berdampak. Kalau tidak, kita hanya akan mengulang sejarah.
Wartawan: Terakhir, apa pesan Anda untuk publik Aceh?
Dr. Usman: Bank Aceh adalah milik rakyat Aceh. Kita semua punya hak untuk mengawasi, mengkritisi, dan mendorong agar lembaga ini benar-benar menjadi pilar pembangunan. Naik kelas bukan pilihan, tapi keniscayaan—terutama jika kita ingin kiblat ekonomi Aceh benar-benar bergeser ke arah yang lebih terbuka dan berdaulat.
=====
Pada akhirnya, kehadiran Direktur Utama baru Bank Aceh Syariah bukan sekadar pergantian jabatan, melainkan ujian kepercayaan publik terhadap arah transformasi lembaga keuangan daerah ini.
Publik Aceh menaruh harapan besar agar Bank Aceh tidak lagi terjebak dalam pola lama yang penuh kompromi, melainkan benar-benar naik kelas menjadi bank pembangunan regional yang profesional, transparan, dan berdaya saing lintas batas.
Langkah-langkah yang disebutkan Dr. Usman Lamreung menjadi catatan penting: reformasi sumber daya manusia, digitalisasi layanan, fungsi sosial untuk UMKM dan sektor rakyat kecil, serta kesiapan menghadapi kiblat ekonomi baru Aceh ke Penang.
Semua itu hanya bisa terwujud jika manajemen berani mengambil keputusan strategis tanpa intervensi kepentingan politik sempit.
Bank Aceh adalah milik rakyat Aceh, bukan milik segelintir elit. Oleh sebab itu, transparansi, akuntabilitas, dan integritas harus menjadi fondasi utama.
Dengan demikian, Bank Aceh tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga motor penggerak pembangunan ekonomi Aceh yang berdaulat dan berorientasi ke masa depan.
Editor: Redaksi
