MITRABERITA.NET | Pemerintah Kota Banda Aceh terus memperkuat berbagai program strategis dalam upaya menekan angka kemiskinan melalui penguatan perlindungan sosial, validasi data terpadu, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banda Aceh, angka kemiskinan di Banda Aceh menunjukkan tren positif. Pada Maret 2025, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 5,45 persen atau turun sekitar 1,5 persen poin dibandingkan Maret 2024.
Jumlah penduduk miskin juga mengalami penurunan menjadi sekitar 15,87 ribu jiwa, berkurang sekitar 4 ribu jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara garis kemiskinan Kota Banda Aceh tercatat sebesar Rp872.944 per kapita per bulan.
Kepala Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Dra. Sukmawati, M.AP, mengatakan capaian tersebut menunjukkan berbagai intervensi pemerintah mulai memberikan hasil yang signifikan.
“Berbagai program seperti penguatan perlindungan sosial, pemutakhiran data terpadu, peningkatan ketepatan sasaran bantuan, serta sinergi lintas sektor mulai menunjukkan hasil yang cukup baik dalam menekan angka kemiskinan,” ujarnya, pada Senin (18/5/2026).
Meski demikian, ia mengakui tantangan penanganan kemiskinan masih cukup besar. Menurutnya, masih terdapat kelompok masyarakat rentan yang berpotensi kembali masuk kategori miskin akibat tekanan ekonomi, meningkatnya kebutuhan hidup, maupun kondisi sosial tertentu.
Karena itu, Pemerintah Kota Banda Aceh terus memperkuat strategi penanganan melalui validasi data yang akurat, penguatan pemberdayaan ekonomi keluarga, serta kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar tren penurunan kemiskinan dapat terus berlanjut secara berkelanjutan.
Untuk tahun 2026, Pemko Banda Aceh memfokuskan sejumlah program utama dalam pengentasan kemiskinan. Program tersebut meliputi penguatan perlindungan sosial bagi keluarga miskin dan rentan, pemutakhiran dan validasi Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), hingga penanganan kemiskinan ekstrem berbasis data by name by address.
Selain itu, pemerintah juga memperkuat pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat serta meningkatkan peran fasilitator sosial dan layanan pengaduan masyarakat melalui sistem yang lebih responsif.
Dalam memastikan bantuan sosial tepat sasaran, pemerintah menerapkan mekanisme pemutakhiran, verifikasi, dan validasi data penerima manfaat secara berkala melalui sistem data terpadu menggunakan SIKS-NG.
Proses tersebut melibatkan petugas lapangan, pemerintah gampong, dan kecamatan agar data penerima sesuai dengan kondisi riil masyarakat.
Pemerintah juga membuka mekanisme usul dan sanggah bagi masyarakat yang merasa datanya belum sesuai, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dengan data yang sudah ada.
Pengaduan dapat disampaikan melalui petugas SLRT, aplikasi layanan bansos, maupun langsung ke Dinas Sosial Kota Banda Aceh untuk ditindaklanjuti melalui verifikasi lapangan.
Di bidang pemberdayaan ekonomi, Pemko Banda Aceh menjalankan berbagai program seperti pelatihan keterampilan kerja dan usaha produktif, bantuan stimulan usaha mikro, pendampingan pengembangan usaha keluarga, hingga fasilitasi akses pemasaran produk usaha masyarakat.
“Program ini dirancang agar masyarakat memiliki kapasitas meningkatkan pendapatan keluarga secara berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial,” kata Sukmawati.
Ia menambahkan, percepatan penanganan kemiskinan juga sangat ditentukan oleh kuatnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, perangkat gampong, instansi vertikal, dunia usaha, lembaga sosial, serta partisipasi aktif masyarakat.
Menurutnya, sinergi tersebut membuat proses pendataan masyarakat miskin menjadi lebih akurat, penyaluran bantuan lebih tepat sasaran, serta program pemberdayaan ekonomi dapat berjalan secara terintegrasi.
“Dengan kolaborasi yang solid, percepatan penanganan kemiskinan dapat berjalan lebih optimal, berkelanjutan, dan memberi dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Banda Aceh,” pungkasnya. []
