MITRABERITA.NET | Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi salah satu program prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, tengah menghadapi ujian serius.
Setelah tiga pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola MBG oleh Kejaksaan Agung, gangguan operasional mulai terjadi di berbagai daerah dengan ratusan dapur MBG menghentikan layanan akibat tersendatnya anggaran operasional.
Kejaksaan Agung pada 3 Juni 2026 menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua mantan wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis. Ketiganya juga langsung ditahan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
Penangkapan tersebut terjadi hanya beberapa jam setelah Presiden Prabowo melakukan pergantian pimpinan BGN. Pemerintah saat itu menyatakan pergantian dilakukan sebagai bagian dari evaluasi terhadap tata kelola dan pelaksanaan program MBG.
Di tengah proses hukum yang sedang berjalan, pelaksanaan MBG di lapangan mulai menunjukkan berbagai persoalan. Sejak Senin (8/6/2026), ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah daerah dilaporkan menghentikan operasional karena dana operasional dari pusat belum masuk ke rekening pengelola.
Di Banda Aceh, tujuh dapur MBG terpaksa berhenti beroperasi setelah saldo dana operasional habis digunakan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari. Pengelola mengaku masih menunggu pengisian kembali anggaran dari BGN pusat.
Koordinator SPPG Wilayah Banda Aceh, Muhammad Reza, mengatakan dana yang selama ini digunakan untuk membiayai kebutuhan dapur telah habis sehingga operasional tidak dapat dilanjutkan.
“Saldo dana belum dikirim, jadi dana utama yang dipakai untuk melaksanakan operasional dapur itu sudah tidak ada. Saat ini mereka masih menunggu top up dana dari BGN pusat,” ujarnya, seperti disadur dari CNNIndonesia.com.
Menurut Reza, dari 37 dapur yang beroperasi di Banda Aceh, tujuh di antaranya terdampak langsung. Sisanya masih mampu bertahan karena memiliki sisa dana operasional.
Masih dikutip dari CNNIndonesia, Kondisi serupa terjadi di Batam, Kepulauan Riau. Lebih dari 50 dapur MBG menghentikan layanan akibat belum cairnya anggaran operasional.
Koordinator MBG Wilayah Batam, Defri Fernaldi, menyebut penghentian operasional dilakukan karena pengelola tidak diperkenankan menjalankan program tanpa tersedianya dana resmi dari APBN yang masuk ke virtual account masing-masing dapur.
“Terkait berhentinya operasional beberapa SPPG memang terjadi mulai hari ini. Hal ini dikarenakan belum turunnya anggaran operasional untuk SPPG,” katanya.
Defri menjelaskan, pengelola juga tidak diperbolehkan menggunakan dana talangan dari pihak mitra sehingga operasional harus dihentikan sementara hingga dana masuk ke rekening SPPG.
Persoalan hukum yang menjerat mantan pimpinan BGN ditambah gangguan distribusi dana operasional di berbagai daerah memunculkan sorotan terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis.
Padahal program tersebut menjadi salah satu andalan pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya.
Pengelola SPPG berharap pencairan dana dapat segera terealisasi agar distribusi makanan bergizi kepada para penerima manfaat tidak terganggu lebih lama.[]
