MitraBerita | Penjabat Gubernur Aceh, Bustami Hamzan, hadir dalam acara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia di Jakarta Conventional Center, Senayan Jakarta, Senin 8 Juli 2023.
Acara ini dihadiri para gubernur dari seluruh Indonesia untuk mendengarkan penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemerintah Pusat (KPP) dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2023 oleh BPK RI.
Pada kesempatan tersebut, BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk LHP LKPP, yang menunjukkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara serta pertanggungjawaban pengelolaan APBN yang baik.
“Transparansi dan akuntabilitas keuangan negara sehingga pertanggungjawaban pengelolaan APBN tetap memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” kata Ketua BPK RI, Isma Yatun.
Isma menekankan bahwa sinergi dan kerjasama yang dilakukan telah membantu pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi COVID-19, yang dinilainya relatif lebih baik dibandingkan dengan negara lain.
Presiden Joko Widodo menyambut baik opini WTP ini namun juga menegaskan bahwa opini tersebut adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh semua kementerian dan lembaga.
“WTP adalah kewajiban kita semua. Kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat, ini uang negara, kita harus merasa setiap tahun ini pasti diaudit, pasti diperiksa,” ungkap Presiden Jokowi.
Dalam acara tersebut, Jokowi juga menginformasikan bahwa ekonomi Indonesia masih tumbuh 5,11 persen di kuartal I 2024, hal ini menjadi modal yang baik untuk persaingan global ke depannya.
Penjabat Gubernur Aceh, Bustami Hamzan, menyambut baik arahan Presiden Jokowi dan menyatakan bahwa kesuksesan keuangan negara sangat tergantung pada kerja sama yang baik antar kementerian dan lembaga, baik di tingkat nasional maupun daerah.
“Aceh satu pintu dengan harapan Pak Jokowi tadi dimana kita akan lebih berani, lebih fokus pada hasil, fokus pada capaian yang dirasakan manfaatnya masyarakat agar membawa sebuah kemajuan,” ujar Bustami.
Bustami juga menegaskan komitmennya untuk menjaga pola keuangan Aceh agar semakin baik, sejalan dengan harapan Presiden.
Acara ini juga dihadiri oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua MPR Bambang Soesatyo, serta sejumlah menteri dan pejabat tinggi lainnya dari Kabinet Indonesia Maju.
Dengan capaian opini WTP dari BPK untuk keuangan negara, diharapkan Indonesia mampu menjaga akuntabilitas dan fleksibilitas dalam pengelolaan APBN untuk mendukung kemakmuran rakyat serta persaingan global yang lebih baik ke depannya.
