MITRABERITA.NET | Nasib 20 anak di Gampong Deah Raya, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh, kini berada di ujung tanduk. Setelah Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) berakhir, mereka belum juga mendapatkan sekolah dan terancam kehilangan hak memperoleh pendidikan pada tahun ajaran baru.
Ironisnya, persoalan tersebut terjadi di tengah fakta bahwa kampung mereka sejak lama tidak lagi memiliki sekolah dasar. Lahan bekas SD Negeri 99 yang dahulu menjadi tempat belajar anak-anak kini justru telah dialihfungsikan untuk kepentingan lain.
Kondisi itu disampaikan Keuchik Gampong Deah Raya, Samsul Bahri, saat beraudiensi dengan Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah, ST, di Gedung DPRK Banda Aceh, pada Senin (27/7/2026).
Samsul Bahri mengatakan, selama ini anak-anak Deah Raya harus bersekolah di luar kampung karena tidak tersedia lagi fasilitas pendidikan dasar di wilayah tersebut. Namun, pada penerimaan murid tahun ini, sekitar 20 anak tidak diterima di sekolah mana pun.
“Kami sangat khawatir mereka akhirnya putus sekolah. Selama ini memang anak-anak kami harus belajar di luar gampong karena tidak ada SD lagi di Deah Raya,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Banda Aceh segera mengambil langkah cepat agar semua anak yang belum memperoleh sekolah dapat diterima pada tahun ajaran ini.
“Jangan ada anak-anak Banda Aceh yang putus sekolah. Pak Kadis harus segera mengakomodir mereka yang belum mendapatkan sekolah,” tegas Irwansyah.
Ia mengusulkan agar sementara waktu para siswa ditempatkan di sekolah terdekat seperti SD di Alue Naga, Tibang, maupun Lamdingin. Namun, menurutnya, solusi jangka panjang harus segera diwujudkan melalui pembangunan kembali sekolah di Gampong Deah Raya yang jumlah penduduknya terus bertambah.
Irwansyah juga menyoroti pengelolaan aset Pemerintah Kota Banda Aceh. Menurutnya, lahan yang semula dihibahkan untuk kepentingan pendidikan seharusnya tidak dialihkan untuk fungsi lain karena bertentangan dengan tujuan awal hibah.
“Sangat disayangkan apabila lahan pendidikan dialihkan tanpa melibatkan pemerintah gampong. Hal seperti ini tidak boleh terulang,” katanya.
Dalam audiensi tersebut, Samsul Bahri menjelaskan bahwa SD Negeri 99 yang dibangun pada 1986 hancur diterjang tsunami 2004 dan tidak pernah dibangun kembali.
Selama bertahun-tahun lahan itu dibiarkan kosong, sebelum akhirnya dipinjampakaikan untuk peruntukan lain. Pihak gampong, kata dia, tidak pernah dilibatkan dalam proses tersebut.
“Kami tidak pernah diberi tahu. Tiba-tiba ada proyek dibangun di atas lahan bekas sekolah itu tanpa pemberitahuan kepada pihak gampong,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banda Aceh, Sulaiman Bakri, memastikan pihaknya segera membuka satu rombongan belajar (rombel) baru di SD Negeri 58 Alue Naga sebagai solusi sementara bagi anak-anak yang belum memperoleh sekolah.
Editor: Redaksi
