MITRABERITA.NET | Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal menilai Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) memiliki posisi penting sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjawab berbagai persoalan masyarakat.
Kekuatan intelektual dan kepakaran ICMI dinilai dapat dipadukan dengan kewenangan serta instrumen kebijakan pemerintah untuk melahirkan solusi yang lebih tepat.
Hal itu disampaikan Illiza saat membuka secara resmi Musyawarah Wilayah (Muswil) Ke-VIII ICMI Orwil Aceh yang dirangkai dengan Seminar Nasional di Azana Oasis Hotel, Banda Aceh, Sabtu (12/9/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri unsur pengurus pusat ICMI, pengurus wilayah ICMI Aceh, ulama, akademisi, cendekiawan, tokoh masyarakat, serta peserta dari berbagai daerah di Aceh.
Illiza mengapresiasi kepercayaan ICMI Orwil Aceh yang memilih Banda Aceh sebagai lokasi pelaksanaan muswil. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi kehormatan bagi pemerintah dan masyarakat Kota Banda Aceh sekaligus ruang penting untuk memperkuat silaturahmi dan merumuskan kontribusi organisasi bagi masyarakat.
“Bagi kami, ini menjadi kebanggaan. Hari ini Banda Aceh menjadi tempat berkumpulnya para cendekiawan Muslim dari berbagai daerah di Aceh untuk bersilaturahmi, bermusyawarah, dan membicarakan masa depan organisasi serta kontribusinya bagi masyarakat,” ujar Illiza.
Menurut Illiza, Muswil ICMI tidak semestinya hanya dipandang sebagai agenda konsolidasi internal organisasi. Forum tersebut juga harus menjadi momentum untuk membaca berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat sekaligus menyusun gagasan dan langkah nyata untuk menjawabnya.
“Pemerintah memiliki kewenangan dan instrumen kebijakan. ICMI memiliki kekuatan intelektual dan kepakaran. Kalau kekuatan ini kita satukan, insyaallah akan lebih banyak persoalan yang bisa kita jawab bersama,” ujarnya.
Illiza juga menilai tema Seminar Nasional “Kemandirian Ekonomi Ummat dalam Membangun dan Memperkuat Ketahanan Pangan” sangat relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Ketahanan pangan, kata dia, tidak dapat dipisahkan dari persoalan ekonomi masyarakat.
“Ketahanan pangan bukan hanya soal pangan tersedia. Di dalamnya ada petani, nelayan, UMKM, pasar, distribusi, teknologi, dan generasi muda. Begitu juga dengan kemandirian ekonomi umat. Kita ingin masyarakat bukan hanya menjadi konsumen, tetapi menjadi pelaku ekonomi,” sebut Illiza.
Karena itu, ia berharap berbagai gagasan yang lahir dari forum para cendekiawan tidak berhenti sebagai pembahasan di ruang seminar. Gagasan tersebut diharapkan dapat diterjemahkan menjadi kebijakan, inovasi dan program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Itulah semangat Banda Aceh Kota Kolaborasi. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kita membutuhkan ilmu, inovasi, dunia usaha, dan masyarakat,” katanya.
Illiza menegaskan Pemerintah Kota Banda Aceh terbuka membangun kerja sama yang lebih erat dengan ICMI, baik melalui kajian, diskusi kebijakan maupun program-program kolaboratif. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk memastikan kebijakan pemerintah semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kalau ada gagasan yang bisa kita kerjakan bersama, mari kita kerjakan. Kalau ada kebijakan yang perlu kita diskusikan, mari kita duduk bersama. Kita membutuhkan mitra yang mau ikut memikirkan bagaimana sesuatu bisa menjadi lebih baik,” katanya.
Muswil Ke-VIII ICMI Orwil Aceh diharapkan tidak hanya menghasilkan kepengurusan baru, tetapi juga memperkuat peran ICMI dalam pembangunan Aceh. Khususnya melalui gagasan berbasis ilmu pengetahuan, penguatan ekonomi umat, ketahanan pangan dan kolaborasi dengan pemerintah serta berbagai elemen masyarakat.[]
