MITRABERITA.NET | Usulan Anggota DPR RI sekaligus anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan, H.T. Ibrahim, agar Pulo Aceh dijadikan daerah percontohan pelayanan kepulauan terpadu dinilai menjadi momentum bagus untuk mempercepat kebangkitan ekonomi kawasan kepulauan di Aceh.
Pengamat Ekonomi dan Bisnis yang juga Akademisi dari Universitas Syiah Kuala (USK), Dr. Amri, SE., M.Si, mengatakan pembahasan RUU Daerah Kepulauan seharusnya tidak hanya berorientasi pada pemerataan pelayanan publik, tetapi juga menjadi titik awal lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
“Usulan menjadikan Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh sebagai daerah percontohan merupakan momentum emas untuk membangkitkan ekonomi. Selama ini persoalan utama kawasan Pulo Aceh bukan karena miskin potensi, melainkan karena keterbatasan akses komunikasi dan transportasi, dan tingginya biaya logistik,” ujar Dr. Amri, Jumat (10/7/2026).
Menurutnya, Pulo Aceh memiliki sumber daya alam yang melimpah, mulai dari sektor perikanan, pertanian, perkebunan, hingga pariwisata bahari. Namun, potensi tersebut belum berkembang secara optimal akibat minimnya dukungan infrastruktur, transportasi dan pelayanan publik yang terintegrasi.
Ia menjelaskan, apabila pemerintah melalui RUU Daerah Kepulauan menghadirkan kebijakan afirmatif berupa penguatan transportasi laut, telekomunikasi, layanan kesehatan, dan infrastruktur dasar lainnya, maka kawasan Pulo Aceh akan memiliki daya saing ekonomi yang jauh lebih baik.
“Ketika akses semakin mudah, biaya distribusi turun, infrastruktur dan pelayanan publik semakin baik, maka aktivitas ekonomi masyarakat akan tumbuh. Investor juga akan lebih percaya untuk menanamkan modal karena melihat adanya kepastian usaha,” katanya.
Dr. Amri menilai, salah satu tantangan terbesar yang selama ini dihadapi masyarakat Pulo Aceh adalah tingginya biaya logistik yang membuat harga kebutuhan pokok maupun biaya pemasaran hasil produksi menjadi lebih mahal dibandingkan wilayah daratan.
Kondisi tersebut, menurutnya, menyebabkan hasil pertanian, perkebunan, dan yang paling banyak dibawa ke daratan Banda Aceh setiap harinya yaitu pada sektor perikanan, belum mampu memberikan nilai ekonomi yang maksimal.
“Biaya logistik merupakan salah satu faktor yang menentukan daya saing. Kalau biaya distribusi bisa ditekan melalui sistem transportasi yang lebih baik, maka harga jual produk masyarakat akan lebih kompetitif dan pendapatan masyarakat ikut meningkat,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya mendorong hilirisasi produk unggulan di Pulo Aceh. Sebab menurutnya, pembangunan kawasan Pulo Aceh tidak cukup hanya meningkatkan produksi, tetapi juga harus diikuti dengan pengembangan industri pengolahan agar nilai tambah bisa dinikmati langsung oleh masyarakat.
“Jangan hanya menjual hasil tangkapan ikan atau hasil pertanian dalam bentuk bahan mentah. Pemerintah perlu mendorong lahirnya industri kecil dan UMKM berbasis potensi lokal, sehingga nilai tambah tetap berada di Pulo Aceh, ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dr. Amri mengatakan, jika Pulo Aceh berhasil menjadi daerah percontohan pelayanan kepulauan terpadu, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat setempat, tetapi juga dapat menjadi model pembangunan bagi wilayah kepulauan lain di Indonesia.
Ia menegaskan, keberhasilan program tersebut akan menciptakan efek berganda (multiplier effect) berupa meningkatnya investasi, terbukanya lapangan kerja, berkembangnya sektor UMKM, meningkatnya pendapatan masyarakat, hingga berkurangnya angka kemiskinan.
“Yang dibutuhkan masyarakat Pulo Aceh bukan sekadar bantuan sesaat, tetapi ekosistem pembangunan yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Jika itu terwujud, masyarakat akan semakin produktif dan kesejahteraan akan meningkat,” katanya.
Dr. Amri berharap pembahasan RUU Daerah Kepulauan benar-benar menghasilkan kebijakan yang berpihak pada karakteristik wilayah kepulauan, termasuk melalui dukungan anggaran, insentif investasi, pembangunan infrastruktur, serta penguatan konektivitas antar wilayah.
“RUU Daerah Kepulauan harus menjadi instrumen untuk menghadirkan keadilan pembangunan. Pulo Aceh memiliki semua modal untuk berkembang. Tinggal bagaimana kebijakan negara mampu membuka akses, meningkatkan konektivitas, dan mendorong investasi agar potensi ekonomi yang besar itu benar-benar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Selain itu, Dr. Amri mendorong Pemkab Aceh Besar ikut menyambut baik usulan tersebut dan mendukung penuh berbagai upaya yang dilakukan anggota DPR RI dalam menghadirkan pemerataan pembangunan di Aceh Besar.
“Pulo Aceh itu sebenarnya sangat dekat dengan ibukota provinsi Aceh, tapi selama ini terkesan sangat terisolasi, padahal hanya dua jam perjalanan menggunakan perahu. Di sinilah dibutuhkan perhatian pemerintah daerah agar tidak terus-terusan menjadikan Pulo Aceh seperti pulau tak berpenduduk, Pemerintah harus hadir untuk mengembangkan dan memajukan Pulo Aceh,” pungkasnya.
Editor: Redaksi
