MitraBerita | Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar rapat paripurna pada Jumat malam, 4 Oktober 2024, di gedung utama DPR Aceh, Banda Aceh, untuk menetapkan pimpinan definitif periode 2024-2029.
Dalam rapat tersebut, DPRA berhasil menetapkan empat pimpinan, terdiri dari satu ketua dan tiga wakil ketua, yang akan diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk mendapatkan pengesahan.
Ketua Sementara DPRA, Zulfadli, menyampaikan bahwa pengusulan ini sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Pimpinan DPRD provinsi harus disahkan dengan keputusan menteri, yang merupakan bagian dari proses administratif untuk memastikan legitimasi pimpinan yang baru,” jelas Zulfadli.
Empat pimpinan yang ditetapkan dalam rapat paripurna adalah Zulfadli dari Partai Aceh sebagai Ketua, Saifuddin Muhammad dari NasDem sebagai Wakil Ketua I, Ali Basrah dari Golkar sebagai Wakil Ketua II, dan Salihin dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai Wakil Ketua III.
Penetapan ini merupakan hasil dari perolehan kursi dalam Pemilu 2024, di mana Partai Aceh meraih 20 kursi, diikuti NasDem dengan 10 kursi, serta Golkar dan PKB masing-masing mendapatkan 9 kursi.
“Keputusan ini mencerminkan aspirasi rakyat yang telah memilih. Kami memastikan bahwa penetapan pimpinan ini telah mengikuti urutan perolehan suara sebagaimana diatur dalam perundang-undangan,” kata Zulfadli.
Ia juga menambahkan bahwa setiap partai politik yang memperoleh kursi memiliki hak untuk mengajukan nama-nama calon pimpinan sesuai dengan hasil pemilu.
Proses pengusulan pimpinan DPRA ini akan diteruskan kepada Gubernur Aceh, yang kemudian akan menyampaikan usulan tersebut kepada Mendagri untuk mendapatkan pengesahan.
“Kami berharap proses ini berjalan lancar sehingga pimpinan baru dapat segera menjalankan tugas dan fungsinya demi kepentingan masyarakat Aceh,” ungkap Zulfadli.
Dengan penetapan pimpinan yang baru, DPRA diharapkan dapat lebih efektif dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh.
Para pimpinan yang baru diharapkan dapat bekerja sama dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada serta mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah.
Rapat paripurna ini menjadi momen penting dalam sejarah politik Aceh, mengingat pemilihan legislatif yang baru saja berlangsung.
Dalam sambutannya, Zulfadli juga mengajak seluruh anggota DPRA untuk bersinergi dan menjaga komitmen dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh rakyat.
“Kita harus bekerja keras untuk memenuhi harapan masyarakat Aceh dan mewujudkan cita-cita bersama,” pungkasnya.
