MITRABERITA.NET | Dinamika politik di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) periode 2024–2029 terus menjadi perhatian publik. Di tengah tantangan pembangunan dan kebutuhan menjaga stabilitas daerah, sejumlah figur dinilai memiliki kapasitas kuat untuk menakhodai parlemen Aceh ke depan.
Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Luwa Nanggroe sekaligus Penasihat Gubernur Aceh bidang investasi dan hubungan luar negeri, Teuku Emi Syamsyumi atau yang dikenal sebagai Abu Salam, menilai kepemimpinan DPRA membutuhkan sosok yang tidak hanya berpengalaman, tetapi juga mampu menjawab tantangan global dan lokal secara bersamaan.
Menurutnya, Aceh ke depan dihadapkan pada agenda besar, mulai dari penguatan iklim investasi hingga diplomasi ekonomi internasional. Karena itu, pimpinan DPRA harus memiliki kapasitas komprehensif dalam membaca arah pembangunan.
“Dibutuhkan figur yang mampu menyelaraskan kepentingan politik, pembangunan, dan ekonomi. Kepemimpinan di DPRA harus menjadi faktor penentu stabilitas dan kemajuan Aceh,” ujar Abu Salam di Banda Aceh, Senin malam 13 April 2026.
Berdasarkan pengamatannya, terdapat tiga nama yang dinilai memenuhi kriteria ideal untuk memimpin DPRA, yakni Saiful Bahri, Hendri Muliana, dan Nazaruddin.
Ketiganya dinilai memiliki rekam jejak yang kuat, baik di tingkat akar rumput, legislatif, maupun eksekutif. Kombinasi pengalaman tersebut dianggap menjadi modal penting dalam menghadapi kompleksitas tantangan pembangunan Aceh.
Figur Berpengalaman dan Beragam Latar Belakang
Saiful Bahri atau Pon Yahya dikenal sebagai sosok berpengalaman di lembaga legislatif. Ia pernah menjabat sebagai Ketua DPRA periode 2022–2023, serta memiliki latar belakang sebagai mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Pengalaman tersebut membuatnya dinilai memiliki kemampuan dalam meredam konflik dan menjembatani berbagai kepentingan politik di parlemen.
Sementara itu, Hendri Muliana dinilai sebagai figur progresif dengan pendekatan teknokratis. Sebagai Sekretaris Fraksi Partai Aceh dan Sekretaris Komisi IV DPRA, ia dikenal fokus pada isu pembangunan infrastruktur dan pemerataan wilayah. Kemampuannya membangun komunikasi dengan masyarakat dinilai menjadi kekuatan dalam mendorong kebijakan yang responsif.
Adapun Nazaruddin atau Tgk Agam membawa pengalaman berbeda dengan latar belakang eksekutif. Mantan Wali Kota Sabang periode 2017–2022 itu dinilai memiliki pemahaman mendalam terkait birokrasi, tata kelola anggaran, serta implementasi kebijakan pemerintahan.
Pengalaman Tgk Agam tersebut dianggap sangat penting untuk memperkuat fungsi pengawasan legislatif terhadap eksekutif.
Tantangan Besar DPRA dan Stabilitas Politik
Saat ini, DPRA tengah dihadapkan pada sejumlah agenda strategis, salah satunya pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang akan menjadi arah pembangunan Aceh dalam jangka panjang.
Selain itu, parlemen juga dituntut mampu mendorong pemulihan ekonomi dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Dengan komposisi 81 anggota dari 13 partai politik, di mana Partai Aceh masih mendominasi kursi, dinamika internal DPRA dipastikan akan terus berkembang, termasuk dalam penguatan kapasitas kepemimpinan.
Abu Salam menegaskan bahwa siapa pun yang memimpin DPRA harus mampu menjadi jembatan antara kepentingan politik dan pembangunan daerah. Stabilitas politik, menurutnya, merupakan prasyarat utama untuk menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Pon Yahya dengan pengalaman kelembagaannya, Hendri dengan visi infrastrukturnya, dan Tgk Agam dengan kepiawaian birokrasinya, adalah representasi figur yang mampu menjaga stabilitas sekaligus mendorong kemajuan Aceh,” pungkasnya.
Dengan menguatnya wacana figur kepemimpinan di DPRA, publik kini menanti arah politik parlemen Aceh ke depan, terutama dalam memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Editor: Redaksi
