DINAMIKA

Kapolda Aceh Bongkar Tiga Modus Penyelewengan BBM Subsidi

×

Kapolda Aceh Bongkar Tiga Modus Penyelewengan BBM Subsidi

Sebarkan artikel ini
Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menyampaikan keterangan dalam konferensi pers pengungkapan 38 kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi di Mapolda Aceh, Selasa (17/11/2026). Foto: Dok. Polda Aceh.

MITRABERITA.NET | Penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Aceh dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari menggunakan barcode milik orang lain untuk membeli BBM berulang kali hingga memodifikasi kendaraan dengan tangki penampungan berkapasitas mencapai 2.000 liter.

Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan mengungkapkan tiga modus utama tersebut berdasarkan hasil penyelidikan terhadap kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi yang berhasil dibongkar Polda Aceh bersama jajaran Polres dan Polresta.

Hal itu disampaikan Kapolda dalam konferensi pers pengungkapan 38 kasus tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi di Mapolda Aceh, pada Selasa (17/11/2026).

Modus pertama, pelaku membeli BBM bersubsidi secara berulang kali di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dengan menggunakan barcode yang bukan miliknya. Cara tersebut diduga digunakan untuk mengelabui sistem pendataan pembelian BBM bersubsidi agar dapat memperoleh pasokan dalam jumlah lebih besar.

Modus kedua dilakukan dengan memodifikasi kendaraan, yakni menambahkan tangki penampungan berkapasitas sekitar 1.000 hingga 2.000 liter. BBM bersubsidi yang dikumpulkan kemudian dicampur dengan BBM industri untuk selanjutnya diangkut dan diperjualbelikan kepada pembeli menggunakan kendaraan pengangkut BBM industri.

“Modus kedua, pelaku menggunakan kendaraan yang telah dimodifikasi dengan menambahkan tangki penampungan BBM berkapasitas sekitar 1.000—2.000 liter. BBM yang dikumpulkan kemudian dicampur dengan BBM industri, lalu diangkut dan diperjualbelikan kepada pembeli menggunakan kendaraan pengangkut BBM industri,” ungkap Kapolda Aceh.

Sementara modus ketiga, pelaku mengumpulkan BBM bersubsidi yang diperoleh secara tidak sah dari sejumlah tempat. Setelah terkumpul dalam jumlah tertentu, BBM tersebut kemudian dijual kembali dengan harga lebih tinggi dari harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

“Berbagai modus tersebut menunjukkan adanya praktik penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum,” ujarnya.

Kapolda menegaskan, praktik tersebut tidak hanya bertentangan dengan aturan pendistribusian energi bersubsidi, tetapi juga berpotensi merugikan masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari kebijakan subsidi pemerintah.

Karena itu, Ruddi mengingatkan pengelola SPBU, pelaku usaha, dan masyarakat agar mematuhi ketentuan pendistribusian serta penggunaan BBM bersubsidi. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat ikut mengawasi penyalurannya agar tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh pihak yang mencari keuntungan secara ilegal.

Penulis: Hidayat Pulo | Editor: Redaksi

Media Online