MITRABERITA.NET | Anggota PWI Aceh Muhammad Saleh mengajukan keberatan sekaligus meminta koreksi kepada Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) terkait keputusan yang mengeluarkan namanya dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) Konferensi Provinsi (Konferprov) XIII PWI Aceh.
Keberatan tersebut disampaikan melalui surat tertanggal 13 November 2026 yang ditujukan kepada Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir. Surat itu merespons Surat PWI Pusat Nomor 1044/PWI-P/LXXX/XI/2026 tertanggal 9 November 2026 tentang Tanggapan atas Pelaksanaan Konferprov XIII PWI Aceh.
Dalam suratnya yang dikutip MITRABERITA.NET, Jumat (13/11/2026), Muhammad Saleh menilai keputusan pencoretan namanya dari DPS telah berdampak langsung terhadap kedudukan dan hak partisipasinya sebagai anggota PWI dalam pelaksanaan konferensi tingkat provinsi tersebut.
Ia menegaskan, keberatan yang diajukannya bukan sekadar bentuk ketidaksetujuan terhadap kebijakan internal organisasi, melainkan upaya organisatoris untuk memperoleh kepastian hukum, perlindungan hak keanggotaan, serta pemulihan hak berpartisipasi dalam kehidupan organisasi profesi kewartawanan.
Muhammad Saleh juga mempertanyakan dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan PWI Pusat dalam memutuskan pengeluaran namanya dari DPS. Menurut Saleh, surat PWI Pusat hanya menyebut keputusan tersebut merupakan hasil pembahasan dan keputusan rapat, tanpa menjelaskan secara terperinci alasan faktual, dasar normatif, maupun prosedur organisasi yang ditempuh.
Itu sebabnya, Muhammad Saleh berpandangan, keputusan yang berimplikasi terhadap hak anggota semestinya disertai penjelasan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Terlebih, menurutnya, keputusan tersebut menyangkut hak untuk berpartisipasi dalam agenda penting organisasi, yakni Konferprov XIII PWI Aceh.
Dalam surat keberatan itu, Muhammad Saleh meminta penjelasan mengenai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) maupun peraturan organisasi yang menjadi dasar kewenangan pencoretan namanya dari DPS.
Ia juga mempertanyakan alasan faktual dan pertimbangan hukum di balik keputusan tersebut, termasuk status keanggotaannya yang dijadikan dasar untuk menilai pemenuhan persyaratan sebagai pemilih dalam Konferprov XIII PWI Aceh.
Selain itu, ia meminta kejelasan apakah sebelum keputusan diambil telah ditempuh prosedur organisasi yang semestinya, termasuk pemberian kesempatan kepada dirinya untuk memperoleh klarifikasi dan menyampaikan pembelaan.
Muhammad Saleh menyebut, secara administratif namanya masih tercantum dalam laman resmi PWI Pusat sebagai anggota biasa. Ia juga menyatakan masih memegang Kartu Anggota PWI yang sah. Kondisi tersebut, menurutnya, menimbulkan pertanyaan mengenai status keanggotaan yang menjadi dasar pencoretan namanya dari daftar pemilih.
Persoalan lain yang disorot Saleh adalah penggunaan Pasal 5 ayat (7) Peraturan Rumah Tangga (PRT) PWI Tahun 2024 dalam surat PWI Pusat sebelumnya, Nomor 1021/PWI-P/LXXX/XI/2026.
Ketentuan tersebut mengatur mekanisme pembelaan diri bagi anggota yang dikenai sanksi pemberhentian penuh melalui Kongres, setelah terlebih dahulu mengajukan permohonan tertulis kepada Pengurus Pusat.
Muhammad Saleh menilai relevansi ketentuan tersebut perlu ditinjau kembali karena PWI telah mengalami pembaruan perangkat konstitusi dan peraturan organisasi melalui Kongres Persatuan PWI di Cikarang pada 30 Agustus 2025, yang kemudian disahkan dalam Konkernas pada 7 Februari 2026 di Banten.
Karena itu, ia meminta PWI Pusat terlebih dahulu memastikan ketentuan organisasi yang berlaku ketika keputusan mengenai status keanggotaan dan hak partisipasinya ditetapkan. Menurutnya, perubahan aturan organisasi harus menjadi bagian dari pertimbangan dalam menentukan dasar hukum suatu keputusan.
Dalam surat tersebut, ia juga menyoroti kewenangan Dewan Kehormatan PWI dalam penegakan AD/ART, Kode Etik Jurnalistik (KEJ), dan Kode Perilaku Wartawan (KPW).
Ia mengutip sejumlah ketentuan organisasi yang menempatkan Dewan Kehormatan sebagai lembaga berwenang memeriksa dan menetapkan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap aturan organisasi, kode etik, serta perilaku wartawan.
Muhammad Saleh berpandangan, apabila pembatasan hak keanggotaan dan hak partisipasinya didasarkan pada dugaan pelanggaran AD/ART, KEJ, atau KPW, PWI Pusat perlu menjelaskan dasar penetapan pelanggaran, lembaga yang berwenang menetapkannya, serta prosedur yang telah ditempuh.
Ia juga menekankan pentingnya kesempatan bagi anggota yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi dan menyampaikan pembelaan. Menurutnya, mekanisme tersebut merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian, objektivitas, dan keseimbangan kewenangan dalam organisasi.
Sorotan berikutnya berkaitan dengan keputusan rehabilitasi atau pemulihan kedudukan keanggotaannya. Muhammad Saleh menilai PWI Pusat belum memberikan penjelasan hukum yang utuh mengenai relevansi Pasal 7 hasil Kongres Persatuan PWI Tahun 2025 terhadap keputusan rehabilitasi tersebut.
Ia menyatakan, keputusan rehabilitasi yang diterimanya hingga surat keberatan itu disampaikan belum dibatalkan oleh PWI Pusat melalui mekanisme yang menurutnya sah. Ia juga menyebut keputusan tersebut belum pernah dibatalkan oleh pengadilan.
Atas dasar itu, Muhammad Saleh meminta PWI Pusat memberikan penilaian hukum yang definitif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai status keanggotaannya. Ia tidak ingin ketidakjelasan tersebut terus berlarut karena berpengaruh langsung terhadap haknya dalam mengikuti Konferprov XIII PWI Aceh.
Dalam surat yang sama, ia turut merujuk Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengenai jaminan kepastian hukum yang adil serta Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 tentang kebebasan berserikat dan berkumpul sebagai bagian dari argumentasi keberatannya.
Melalui surat tersebut, Muhammad Saleh berharap Ketua Umum PWI Pusat bersama jajaran pengurus dapat meninjau kembali keputusan yang dipersoalkannya serta memberikan penyelesaian yang adil berdasarkan ketentuan organisasi yang berlaku.
Surat keberatan itu turut ditembuskan kepada Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat, Ketua PWI Aceh, serta Ketua Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC) Konferprov XIII PWI Aceh.
Penulis: Hidayat Pulo | Editor: Redaksi
