MITRABERITA.NET | Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Lhokseumawe memperkuat sinergi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 di Aula Kantor Bea Cukai Lhokseumawe, Selasa (29/9/2026).
Forum mengusung tema “Sinergi Pelayanan dan Pengawasan untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Kepabeanan dan Cukai” dan dibuka Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean C Lhokseumawe, Bambang Sutarjo.
Kegiatan tersebut mempertemukan akademisi, insan media, pengguna jasa, tokoh masyarakat dan sejumlah pemangku kepentingan untuk membahas kualitas pelayanan serta efektivitas pengawasan kepabeanan dan cukai.
Ketua Jurusan Administrasi Universitas Malikussaleh, Dr. Nur Hafni, S.Sos., MPA, dalam paparannya mendorong penerapan konsep Collaborative Customs Governance atau tata kelola kepabeanan kolaboratif untuk memperkuat hubungan antara penyelenggara layanan dan masyarakat.
Menurutnya, masyarakat dan pengguna jasa perlu ditempatkan tidak hanya sebagai penerima layanan, tetapi juga sebagai mitra dalam merancang, menjalankan, mengevaluasi dan mengembangkan pelayanan publik.
Konsep tersebut mencakup empat pendekatan, yakni co-design, co-production, co-evaluation, dan co-learning, dengan melibatkan Bea Cukai, pengguna jasa, akademisi, pemerintah daerah, Ombudsman dan pemangku kepentingan lainnya.
Dalam forum itu juga muncul gagasan menjadikan Lhokseumawe sebagai pilot project Collaborative Customs Governance. Keberhasilannya antara lain dapat diukur melalui peningkatan kepuasan masyarakat, kemudahan akses informasi dan SOP, integrasi sistem, peningkatan kepatuhan serta penguatan kualitas pelayanan dan pengawasan.
Bambang mengatakan masukan yang disampaikan peserta menjadi bahan evaluasi bagi Bea Cukai Lhokseumawe untuk memperbaiki pelayanan secara berkelanjutan. “Pelayanan publik yang berkualitas tidak hanya dibangun oleh kami, tetapi juga melalui kolaborasi dan partisipasi bersama,” ujarnya.
Editor: Redaksi
