MITRABERITA.NET | Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, menuntut keseriusan penuh seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2026.
Pemerintah Aceh menegaskan tidak ingin proses revisi ini sekadar menjadi formalitas administratif, melainkan langkah krusial untuk mencegah defisit anggaran di akhir tahun.
Pesan tegas tersebut disampaikan Taufik saat memimpin rapat koordinasi persiapan perubahan RKPA 2026 di Ruang Rapim P2K, Kantor Gubernur Aceh, Jumat (4/9/2026).
Langkah ini diambil sebagai respons cepat atas arahan langsung Gubernur Aceh guna memastikan seluruh jajaran bergerak cepat, tertib, dan terkoordinasi.
Taufik meminta setiap pimpinan SKPA menyisir ulang seluruh program kerja. Evaluasi ini mencakup pemilahan kegiatan secara riil—menentukan program mana yang masih relevan dilanjutkan dan mana yang harus dicoret demi menyesuaikan kapasitas anggaran yang tersisa hingga akhir tahun.
“Seluruh SKPA harus mendukung penuh proses ini dan bertanggung jawab. Sampaikan dengan jelas kegiatan mana yang perlu dilaksanakan dan mana yang tidak, agar data kita benar-benar jelas dan menjadi dasar penentuan langkah selanjutnya,” tegas Taufik di hadapan para Asisten, Staf Ahli, serta Kepala SKPA dan Kepala Biro yang hadir.
Ia menekankan pentingnya validasi internal sebelum data diserahkan ke Bappeda Aceh. Data yang disampaikan wajib mencerminkan kondisi objektif di lapangan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun teknis.
Guna memuluskan proses tersebut, seluruh SKPA diinstruksikan untuk mengikuti tahapan desk bersama Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) secara terbuka.
Taufik meminta setiap hambatan potensi keterlambatan segera dikomunikasikan agar penyusunan anggaran perubahan ini selesai tepat waktu dan manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat Aceh.
Editor: Redaksi
