MITRABERITA.NET | Akses pembiayaan saja dinilai belum cukup untuk membuat UMKM Aceh tumbuh berkelanjutan. OJK Provinsi Aceh dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) kini mendorong pembiayaan agar berjalan beriringan dengan literasi keuangan dan pendampingan usaha.
Penguatan kapasitas tersebut dilakukan melalui Program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) Akbar PNM bertema “Sinergi Finansial: Wujudkan UMKM Tangguh dan Berkelanjutan” di Aula Kantor OJK Provinsi Aceh, Banda Aceh, Jumat (14/8/2026).
Kegiatan itu diikuti 100 perempuan pelaku UMKM yang merupakan nasabah PNM Mekaar. Mereka tidak hanya mendapatkan akses pembiayaan, tetapi juga pembelajaran mengenai pengelolaan usaha, pencatatan keuangan, penggunaan modal secara produktif hingga strategi memperluas pasar.
Deputi Komisioner Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Jasmi, mengatakan pendampingan menjadi faktor penting agar pembiayaan benar-benar mampu memperkuat ketahanan usaha.
“Pendampingan usaha memberikan nilai tambah karena membekali pelaku usaha dengan pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri untuk terus berkembang. Pembiayaan perlu berjalan bersama pengelolaan keuangan yang disiplin, pencatatan transaksi yang baik, pemahaman terhadap kebutuhan pasar, serta pemanfaatan teknologi digital,” ujar Jasmi, dalam keterangan tertulis kepada media, Rabu (19/8/2026).
Besarnya akses pembiayaan PNM di Aceh tercermin dari data posisi Juni 2026. Outstanding piutang program Mekaar mencapai Rp1,03 triliun, sementara outstanding piutang program ULaMM mencapai Rp62,44 miliar. Keduanya seluruhnya menggunakan prinsip syariah.
Jasmi menilai besarnya penyaluran pembiayaan tersebut perlu diikuti peningkatan kualitas pendampingan dan literasi keuangan. Dengan begitu, modal yang diterima pelaku usaha dapat digunakan secara tepat untuk mengembangkan bisnis, bukan sekadar memenuhi kebutuhan jangka pendek.
Kepala OJK Provinsi Aceh Daddi Peryoga mengatakan perlu ada keseimbangan antara kemudahan akses terhadap layanan keuangan dengan kemampuan masyarakat dalam memahami dan menggunakannya secara bertanggung jawab.
“Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, indeks inklusi keuangan Provinsi Aceh mencapai 96,43 persen, sedangkan indeks literasi keuangan sebesar 66,33 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap layanan keuangan sudah sangat baik, tetapi masih terdapat kesenjangan dengan tingkat pemahaman keuangan,” ujar Daddi.
Menurut Daddi, kesenjangan tersebut menjadi alasan pentingnya penguatan literasi dan pengembangan kapasitas usaha. Ia juga mengapresiasi pola pembiayaan PNM yang menggabungkan akses modal dengan pendampingan bagi nasabah.
Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal turut mengapresiasi kolaborasi OJK dan PNM. Ia menilai modal usaha akan lebih efektif jika dibarengi pengetahuan yang memadai dalam mengelola bisnis dan membaca peluang pasar.
Illiza mendorong pelaku UMKM memulai pengelolaan keuangan secara sederhana tetapi disiplin, antara lain dengan memisahkan keuangan rumah tangga dan usaha, mencatat pemasukan serta pengeluaran, menjaga kualitas produk, memanfaatkan media sosial, dan terus melakukan inovasi.
Kolaborasi OJK, PNM, pemerintah daerah, industri jasa keuangan dan berbagai pemangku kepentingan diharapkan dapat memperkuat ekosistem UMKM Aceh.
OJK Aceh menyatakan akan terus memperluas sinergi untuk meningkatkan literasi keuangan, memperluas akses pembiayaan yang sehat, serta memperkuat pendampingan agar pelaku UMKM mampu meningkatkan produktivitas, daya saing dan memperluas pasar.
Dengan pendekatan tersebut, pembiayaan diharapkan tidak berhenti sebagai tambahan modal, tetapi menjadi pijakan bagi UMKM Aceh untuk naik kelas dan berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.
Editor: Redaksi
