MITRABERITA.NET | Wakil Bupati Aceh Besar, Drs. Syukri A. Jalil, menegaskan bahwa aparatur sipil negara (ASN) tidak hanya dituntut memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tetapi juga harus mampu menjadi sumber informasi yang benar, kredibel, dan mampu membangun kepercayaan publik di tengah derasnya arus informasi digital.
Penegasan tersebut disampaikan Wabup Syukri saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Public Speaking dan Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang diselenggarakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Besar di Kelas Pusjar SKMPK LAN RI, Kecamatan Darul Imarah, Senin (3/8/2026).
Kegiatan yang berlangsung selama empat hari, mulai 3 hingga 6 Agustus 2026, mengusung tema “Public Speaking dan Penggunaan Artificial Intelligence (AI) untuk Mendorong Kreativitas dan Produktivitas Digital ASN”.
Sebanyak 80 ASN dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengikuti pelatihan sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Besar meningkatkan kapasitas aparatur menghadapi transformasi birokrasi digital.
Dalam sambutannya, Syukri menyampaikan apresiasi kepada BKPSDM Aceh Besar yang terus menghadirkan program pengembangan kompetensi ASN sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan zaman.
Menurutnya, kemampuan berkomunikasi di ruang publik dan penguasaan teknologi berbasis kecerdasan buatan kini telah menjadi kebutuhan mendasar bagi setiap aparatur pemerintah.
“Public speaking dan Artificial Intelligence bukan lagi sekadar kemampuan tambahan, tetapi sudah menjadi kompetensi yang harus dimiliki ASN. Aparatur harus mampu menyampaikan informasi yang benar, membangun kepercayaan publik, sekaligus memanfaatkan teknologi secara bijak untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Syukri.
Ia menilai, perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat turut menghadirkan tantangan baru bagi pemerintah, di antaranya maraknya penyebaran informasi yang belum tentu benar, hoaks, hingga konten hasil manipulasi teknologi.
Karena itu, ASN diharapkan harus hadir sebagai garda terdepan bagi pemerintah dalam menyampaikan informasi yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan, serta mampu memberikan edukasi kepada masyarakat.
“Jangan menunggu isu berkembang baru kita memberikan penjelasan. Pemerintah harus hadir lebih awal dengan informasi yang cepat, tepat, dan benar. Komunikasi yang baik akan membangun kepercayaan masyarakat, sementara keterlambatan informasi justru berpotensi menimbulkan persepsi yang keliru,” tegasnya.
Menurut Syukri, kemampuan komunikasi publik juga menjadi bagian penting dalam menyukseskan berbagai program pembangunan daerah. Kebijakan pemerintah akan lebih mudah dipahami dan mendapat dukungan masyarakat apabila disampaikan secara efektif, terbuka, dan persuasif.
Di sisi lain, pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence diharapkan mampu mempercepat proses kerja birokrasi, meningkatkan produktivitas, serta mendorong lahirnya inovasi pelayanan publik. Namun demikian, penggunaannya harus tetap memperhatikan aspek etika, keamanan data, dan tanggung jawab sebagai aparatur negara.
“Saya berharap peserta pelatihan ini menjadi agen perubahan di instansi masing-masing. Gunakan kemampuan komunikasi dan teknologi AI untuk mendukung program pemerintah daerah, meningkatkan kualitas pelayanan, serta menghadirkan birokrasi yang profesional, adaptif, dan semakin dekat dengan masyarakat,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Aceh Besar, Drs. Asnawi, M.Si, mengatakan bahwa peningkatan kompetensi ASN merupakan investasi penting dalam mewujudkan birokrasi yang modern dan responsif terhadap perkembangan teknologi.
Menurutnya, ASN saat ini dituntut tidak hanya menguasai aspek teknis pekerjaan, tetapi juga memiliki kemampuan komunikasi yang efektif sebagai representasi pemerintah di tengah masyarakat.
“Pelatihan ini untuk meningkatkan kemampuan komunikasi ASN dalam menyampaikan kebijakan dan pelayanan publik, sekaligus memberikan pemahaman mengenai pemanfaatan Artificial Intelligence untuk mendukung efisiensi kerja, kreativitas, dan produktivitas, dengan tetap mengedepankan aspek hukum, etika, serta tanggung jawab,” jelas Asnawi.
Ia menambahkan, peserta pelatihan terdiri atas pejabat administrator, pejabat pengawas, serta perwakilan OPD yang mengikuti pembelajaran melalui metode interaktif berupa penyampaian materi, diskusi, simulasi, hingga praktik langsung.
Untuk mendukung kualitas pelatihan, BKPSDM menghadirkan Dharmayanti sebagai narasumber Public Speaking, serta M. Rafli Al-Thariq Mustafa bersama tim praktisi Digital AI Content Creator sebagai narasumber materi Artificial Intelligence.
Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berharap lahir ASN yang semakin profesional, adaptif terhadap perkembangan teknologi, unggul dalam komunikasi publik, serta mampu menjadi wajah birokrasi yang informatif, inovatif, dan dipercaya masyarakat.[]
