MITRABERITA.NET | Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat pemulihan ekonomi pascabencana di Aceh dengan menyinergikan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta kelompok tani dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah strategis tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Sinergi Ekonomi Kerakyatan yang digelar Direktorat Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat BGN di Taman Budaya Aceh, Banda Aceh, pada Kamis (16/4/2026).
Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat BGN, Tengku Syahdana, mengatakan bahwa program MBG tidak hanya difokuskan pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga dirancang sebagai pengungkit ekonomi lokal, terutama bagi pelaku usaha yang terdampak bencana.
“Program MBG menjadi bagian dari strategi pemulihan ekonomi kerakyatan. Kami mendorong UMKM, BUMDes, koperasi, dan kelompok tani untuk kembali meningkatkan produksinya karena hasilnya akan diserap oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah masing-masing,” ujarnya, seperti dilansir Waspadaaceh.com.
Ia menjelaskan, kebutuhan bahan pangan untuk setiap dapur SPPG tergolong besar dan bersifat berkelanjutan. Dalam satu hari, satu dapur membutuhkan sekitar 100 kilogram sayuran, 400 kilogram buah, serta pasokan telur dan ayam dalam jumlah signifikan.
Kondisi tersebut dinilai mampu menciptakan pasar yang stabil dan berkesinambungan bagi produk pangan lokal, sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam meningkatkan kapasitas produksi.
Lebih lanjut, Syahdana menegaskan bahwa program ini diprioritaskan untuk wilayah terdampak bencana, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dengan sasaran utama masyarakat pada kelompok desil 1 dan desil 2 atau kategori miskin dan miskin ekstrem.
Menurutnya, kehadiran MBG sebagai off-taker diharapkan mampu mendorong pelaku usaha lokal untuk “naik kelas” secara ekonomi. Setiap unit SPPG ditargetkan memiliki sedikitnya 15 pemasok yang berasal dari UMKM, kelompok tani, koperasi, dan BUMDes.
“Fokus kami adalah UMKM yang sudah berjalan namun mengalami penurunan produksi akibat bencana. Melalui pendampingan dan kepastian pasar, kami berharap mereka dapat kembali pulih,” tambahnya.
Melalui sinergi ini, pemerintah berharap Program MBG tidak hanya menjadi solusi pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga mampu memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan di daerah.
Editor: Redaksi
