MITRABERITA.NET | Juru Bicara DPW Muda Seudang Subulussalam, Muhammad Fazri Ilham, melontarkan pernyataan tegas kepada aparat penegak hukum agar segera menuntaskan dugaan praktik pungutan liar (pungli) terhadap bantuan jatah hidup (jadup) yang terjadi di Desa Siperkas, Kecamatan Runding, Kota Subulussalam.
Dalam keterangannya, Fazri menilai persoalan tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut hak dasar masyarakat yang seharusnya diterima tanpa potongan apa pun. Ia menyebut, jika benar terjadi pungli, maka hal itu merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip keadilan dan transparansi.
“Ini bukan sekadar dugaan biasa. Ini menyangkut hak hidup masyarakat. Kami memberikan ultimatum kepada aparat penegak hukum untuk segera turun tangan, mengusut tuntas, dan membuka secara terang kepada publik siapa saja yang terlibat,” tegas Fazri, Rabu 25 Maret 2026.
Ia juga menekankan bahwa praktik pungli dalam bantuan sosial adalah tindakan yang sangat melukai rasa keadilan masyarakat, terlebih bagi warga yang berada dalam kondisi ekonomi rentan dan sangat bergantung pada bantuan tersebut.
DPW Muda Seudang akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Pihaknya juga mendorong adanya transparansi dalam proses penyaluran bantuan serta meminta pemerintah daerah untuk tidak tutup mata terhadap persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
“Kami tidak ingin ada pembiaran. Jika aparat lamban, maka ini akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di daerah. Kepercayaan publik bisa runtuh,” ujarnya.
Fazri juga mengimbau masyarakat yang merasa dirugikan untuk berani menyampaikan laporan dan bukti kepada pihak berwenang agar proses hukum dapat berjalan secara objektif dan menyeluruh.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak aparat penegak hukum terkait perkembangan penanganan dugaan pungli tersebut. DPW Muda Seudang menegaskan akan terus menyuarakan kepentingan masyarakat sampai keadilan benar-benar ditegakkan.
Editor: Redaksi
