MITRABERITA.NET | Badan Gizi Nasional Republik Indonesia (BGN) menegaskan pentingnya menjaga independensi tenaga profesional dalam pelaksanaan Program Menu Bergizi Gratis (MBG).
Penegasan tersebut disampaikan Kepala Regional Aceh Mustafa Kamal dalam kunjungan dan rapat koordinasi yang digelar di Kabupaten Aceh Barat Daya, pada Senin (16/3/2026).
Rapat itu dihadiri oleh Koordinator Wilayah, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Petugas Lapangan Operasional (PLO) Gizi, serta PLO Akuntan. Agenda utama pertemuan adalah mengevaluasi pelaksanaan program sekaligus memperkuat tata kelola di tingkat lapangan.
Dalam arahannya, Kareg Aceh menegaskan bahwa ahli gizi dan tenaga akuntansi memiliki posisi strategis sebagai perpanjangan tangan lembaga di lapangan. Karena itu, keduanya harus menjalankan tugas secara profesional tanpa intervensi dari pihak mana pun.
Ahli gizi, misalnya, bertanggung jawab penuh dalam menentukan komposisi menu sesuai standar gizi yang telah ditetapkan. Sementara tenaga akuntansi memastikan pengelolaan keuangan berjalan transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Tenaga ahli di SPPG tidak boleh diintervensi, baik dalam penentuan menu maupun dalam pengelolaan anggaran. Semua harus berjalan sesuai standar dan aturan yang telah ditetapkan,” tegas Mustafa Kamal.
Penegasan ini menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas layanan serta memastikan program MBG berjalan efektif, akuntabel, dan tepat sasaran.
Perkuat Pengawasan dan Transparansi
Selain menekankan independensi tenaga profesional, Kareg Aceh juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran, khususnya terkait harga bahan baku yang harus sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) di pasaran.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau indikasi intervensi, pihak SPPG diminta untuk segera menyusun laporan khusus disertai berita acara sebagai dasar evaluasi dan penindakan lebih lanjut.
Langkah ini dinilai penting untuk mencegah potensi penyimpangan sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap program MBG.
Kareg Aceh juga mendorong penguatan komunikasi publik melalui pemanfaatan media sosial. Seluruh jajaran SPPG diminta aktif menyampaikan informasi terkait pelaksanaan program guna membangun citra yang baik di masyarakat.
Selain itu, upaya penanganan isu dan berita hoaks juga menjadi perhatian utama. BGN menginstruksikan agar setiap informasi negatif yang tidak benar segera diklarifikasi secara sistematis.
Libatkan UMKM dan Perkuat Dampak Program
Kareg Aceh turut menekankan pentingnya pelibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mendukung pelaksanaan program MBG. Para mitra UMKM didorong untuk menyampaikan testimoni sebagai bentuk transparansi sekaligus menunjukkan dampak ekonomi yang dihasilkan program.
Dengan berbagai langkah tersebut, Badan Gizi Nasional Republik Indonesia optimistis Program Menu Bergizi Gratis dapat terus berjalan optimal, tidak hanya dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga dalam memperkuat tata kelola yang transparan, profesional, dan berintegritas. []
