MITRABERITA.NET | Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) resmi menandatangani Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2026 dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRA, pada Jumat 14 November 2025.
Penandatanganan dilakukan langsung oleh Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf bersama para pimpinan DPRA, menandai dimulainya rangkaian finalisasi kebijakan anggaran untuk tahun depan.
Gubernur Mualem hadir didampingi Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA).
Dokumen KUA-PPAS 2026 tersebut sebelumnya dihantarkan oleh Sekda Aceh beserta jajaran TAPA kepada Ketua DPRA Zulfadli pada Rabu sore 12 November, selanjutnya dibahas intensif oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRA sebelum dibawa ke paripurna untuk disetujui.
Dalam sambutannya, Gubernur Mualem menegaskan pentingnya penandatanganan dokumen ini sebagai pijakan arah pembangunan Aceh.
Ia menekankan bahwa anggaran 2026 harus mampu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk peningkatan layanan dasar, infrastruktur, serta penguatan ekonomi lokal.
Gubernur juga memaparkan hasil pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto sehari sebelumnya sebagai bagian dari upaya sinkronisasi pembangunan pusat dan daerah.
“Presiden, beliau memberikan dukungan penuh terhadap berbagai program pembangunan Aceh. Termasuk percepatan beberapa ruas jalan strategis, peningkatan konektivitas wilayah, dan peninjauan kembali beberapa kebutuhan penting daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa dukungan Presiden mencakup sejumlah proyek besar, mulai dari terowongan Geurutee hingga sektor perikanan dan investasi.
“Presiden menyampaikan komitmen untuk terus mendukung Aceh. Kita harus memanfaatkan dukungan tersebut sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat,” kata Mualem.
Rapat paripurna turut dihadiri pimpinan dan anggota DPRA, para asisten Sekda, kepala SKPA, serta kepala biro di lingkungan Setda Aceh.
Penulis: Hidayat Pulo | Editor: Redaksi
