MITRABERITA.NET | Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh akhirnya angkat bicara menanggapi keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR yang menjatuhkan sanksi terhadap dua kader partainya, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach.
Keduanya dijatuhi sanksi berupa penonaktifan dari keanggotaan DPR. Ahmad Sahroni selama enam bulan, sementara Nafa selama tiga bulan, setelah dinyatakan melanggar kode etik dewan.
Surya Paloh menyatakan bahwa Partai NasDem menghormati penuh keputusan MKD DPR dan tidak akan mengintervensi proses hukum maupun etik yang telah dijalankan oleh lembaga tersebut.
“Itu mekanisme DPR yang harus kita hormati. Partai sudah memberikan nonaktif, MKD melaksanakan prosesnya sebagaimana mekanisme yang ada di dewan. Saya pikir itu harus kita hormati,” kata Surya Paloh kepada wartawan di Jakarta, Ahad 9 November 2025.
Menurut Paloh, NasDem telah lebih dulu menonaktifkan kedua kadernya dari tugas partai sebelum MKD memutuskan sanksi etik. Namun demikian, ia menegaskan belum ada keputusan mengenai pergantian antarwaktu (PAW) terhadap keduanya.
“Sampai saat ini belum. Maksudnya, kita menghormati dulu semua proses yang berjalan,” ujarnya kepada Metrotvnews.
Sidang etik terhadap Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach digelar oleh MKD DPR pada Rabu, 5 November 2025, dipimpin langsung oleh Ketua MKD Nazaruddin Dek Gam dan dihadiri sejumlah anggota majelis kehormatan.
Dalam putusannya, MKD menyatakan bahwa kedua anggota DPR dari Fraksi NasDem tersebut terbukti melanggar etik dan integritas lembaga, sehingga dijatuhi sanksi berupa penonaktifan sementara.
Sahroni, yang dikenal publik sebagai “Crazy Rich Tanjung Priok” sekaligus Wakil Ketua Komisi III DPR, dijatuhi sanksi lebih berat selama enam bulan, sedangkan artis dan politisi Nafa Urbach dikenai tiga bulan penonaktifan dari tugas dewan.
Sikap Surya Paloh ini mencerminkan konsistensi NasDem dalam menjaga integritas lembaga legislatif dan menghormati setiap mekanisme etik yang berlaku.
Meski demikian, sejumlah pengamat menilai keputusan MKD terhadap dua kader NasDem tersebut bisa menjadi ujian kedisiplinan partai sekaligus refleksi atas komitmen moral di tubuh DPR.
Partai NasDem sendiri berjanji akan melakukan evaluasi internal terhadap kasus tersebut agar menjadi pelajaran penting bagi seluruh kader partai di masa depan.
Editor: Redaksi
