MITRABERITA.NET | Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan pemerintah pusat berkomitmen memperjuangkan keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh. Namun, ia mengingatkan pemerintah daerah agar pengelolaan anggaran berjalan beriringan dengan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.
Pernyataan tersebut disampaikan Bima Arya saat menghadiri pengukuhan dan Rapat Kerja Forum Komunikasi Kabupaten/Kota se-Aceh (FKKA) di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, Banda Aceh, Rabu (19/8/2026) malam.
Bima mengatakan, sebagai Wamendagri yang membidangi wilayah Sumatera dan Jawa, dirinya memiliki tugas langsung untuk menampung aspirasi para kepala daerah di Aceh dan menyampaikannya kepada pemerintah pusat.
Ia mengakui bahwa Aceh merupakan salah satu daerah yang menghadapi ujian pembangunan secara bertubi-tubi, mulai dari konflik, bencana hingga penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD).
“Aceh ini adalah salah satu contoh daerah atau provinsi yang luar biasa karena ujiannya bertubi-tubi. Konflik, iya. Ujian bencana, iya. Dan penyesuaian TKD juga, iya,” kata Bima.
Menurutnya, pemerintah pusat menyaksikan langsung kekuatan masyarakat dan para pemimpin Aceh dalam menghadapi berbagai persoalan. Karena itu, berbagai aspirasi yang disampaikan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah maupun Ketua FKKA Illiza Sa’aduddin Djamal dan para kepala daerah di Aceh dinilai merepresentasikan kondisi nyata di lapangan.
Bima menyebut sejumlah persoalan yang menjadi perhatian pemerintah pusat antara lain penyesuaian TKD, keberlanjutan Dana Otsus serta aspirasi terkait lahan Blang Padang. Ia memastikan aspirasi tersebut akan dibawa dan diperjuangkan.
“Persoalan TKD, persoalan dana Otsus, keberlanjutan dana Otsus, termasuk juga tentu aspirasi tentang lahan Blang Padang. Insyaallah Bapak Ibu semua, Pak Wagub, para kepala daerah, segala sesuatu akan indah pada saatnya dan kita akan secara maksimal memperjuangkan apa yang diharapkan oleh Bapak Ibu semua,” ujarnya.
Bima juga menilai keberadaan FKKA sangat strategis sebagai wadah untuk menghimpun persoalan dan aspirasi seluruh kabupaten/kota di Aceh. Forum tersebut diharapkan tidak hanya menjadi tempat menyampaikan keluhan, tetapi juga menjadi pusat berbagi inovasi dan praktik baik antardaerah.
Ia meminta Ketua FKKA Illiza Sa’aduddin Djamal terus membangun komunikasi dengan seluruh kepala daerah agar berbagai persoalan daerah dapat dihimpun secara sistematis dan lebih mudah disampaikan kepada pemerintah pusat.
“Forum ini tidak hanya menjadi ajang curhat saja, tetapi juga sumber inspirasi dari praktik-praktik baik yang ada di seluruh Aceh. Di seluruh Aceh untuk ditularkan dan juga untuk dipraktikkan dengan kota lain,” katanya.
Bima juga mengingatkan pentingnya kekompakan antara kepala daerah dan wakilnya, eksekutif dan legislatif, serta pemerintah dengan ulama, tokoh masyarakat dan kalangan akademisi. Menurutnya, kebersamaan menjadi salah satu kekuatan Aceh dalam bangkit setelah tsunami.
Ia menilai semangat kolaborasi tersebut harus terus dipertahankan agar pembangunan Aceh berjalan lebih cepat dan terarah. Pemerintah pusat, kata dia, juga membutuhkan mitra daerah yang solid untuk memastikan program nasional selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Terkait Dana Otsus, Bima menyampaikan sikap pemerintah pusat secara tegas. “Kami sepakat dana Otsus harus berlanjut. Angka-angkanya insyaallah kita bicarakan di DPR dengan masukan dari Bapak Ibu sekalian,” tegasnya.
Meski demikian, keberlanjutan Dana Otsus harus disertai penguatan prinsip good governance, pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang baik. Bima mengingatkan kepala daerah agar tidak lengah dalam menjalankan amanah dan menjauhkan pemerintahan dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
“Kami ingin sekali lagi memanjatkan doa, mengingatkan kepada kita semua agar terus ikhtiar kita membangun pemerintahan yang bersih dan melayani yang jauh dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme itu terus kita lanjutkan bersama-sama,” ujarnya.
Bima berharap Aceh dapat terus melahirkan cerita positif dan praktik pemerintahan yang menginspirasi daerah lain di Indonesia. Dengan kekuatan sejarah, kekhususan dan nilai-nilai Islam yang dimiliki, Aceh dinilai memiliki modal sosial yang kuat untuk menjadi contoh keberhasilan pembangunan berbasis kolaborasi.
Editor: Redaksi
