MITRABERITA.NET | Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, didampingi Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang digelar secara daring melalui aplikasi Zoom di Ruang Potensi Daerah, Kantor Gubernur Aceh, Senin 8 September 2025.
Rakor tersebut dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, dengan agenda membahas perkembangan inflasi, upaya pengendalian kemiskinan, serta situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) pasca beberapa aksi demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah.
Dalam arahannya, Tito meminta kepala daerah memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menjaga kondusivitas wilayah.
Ia juga menekankan pentingnya pendekatan humanis melalui tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga kegiatan doa bersama lintas agama.
“Jangan membuat acara seremonial yang terkesan hura-hura dan pemborosan. Hindari juga flexing kemewahan, baik oleh pejabat maupun keluarganya. Kepala daerah harus menampilkan sikap sederhana, low profile, dan menenangkan dalam setiap pernyataan publik,” tegas Mendagri Tito.
Selain itu, Mendagri juga menginstruksikan agar seluruh kegiatan luar negeri pejabat daerah ditunda, kepala daerah tetap berada di wilayah masing-masing, serta memperbaiki fasilitas publik yang rusak untuk mengembalikan rasa aman masyarakat.
Ia juga mendorong pengaktifan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling) di tingkat RT/RW sebagai upaya memperkuat keamanan berbasis komunitas.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat RI, Muhaimin Iskandar, menyoroti strategi nasional dalam menekan angka kemiskinan.
Pemerintah menargetkan angka kemiskinan nasional turun hingga 5 persen pada tahun 2029, dengan rata-rata penurunan sekitar 0,86 persen per tahun.
“Ini bukan pekerjaan mudah, tetapi bisa dicapai dengan kolaborasi bersama. Pemerintah pada 2025 telah mengalokasikan Rp503,2 triliun untuk perlindungan sosial, mulai dari jaminan sosial, bantuan tepat sasaran, pemberdayaan angkatan kerja, hingga penciptaan peluang usaha,” ungkap Muhaimin.
Ia menambahkan, perluasan akses dokumen kependudukan bagi masyarakat miskin, peningkatan keterampilan tenaga kerja, hingga akses pembiayaan bagi UMKM harus diperkuat.
Muhaimin juga mendorong pemerintah daerah lebih proaktif dalam mengonsolidasikan program dan mengarahkan intervensi anggaran agar penanggulangan kemiskinan efektif hingga ke level desa.
Partisipasi Pemerintah Aceh dalam rakor ini diharapkan dapat memperkuat langkah strategis daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus menekan angka kemiskinan, di tengah situasi sosial yang menuntut konsistensi kepemimpinan daerah.
Editor: Redaksi
